DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, mekanisme pembayaran dan pembiayaan, pengelolaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5410);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/ M.PAN- RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK 01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
16.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 69);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
8.Urusan Wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Guru Kontrak adalah Guru Non PNS yang melaksanakan tugas mengajar pada Sekolah Negeri/Swasta yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Guru Kontrak Provinsi Maluku yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota yang diberikan tugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas mengajar pada semua jenjang Pendidikan/Sekolah Negeri dan Swasta yang masih kekurangan tenaga Guru dalam proses belajar mengajar.

Pasal 3

Penyebaran Guru Kontrak Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) orang Guru yang tersebar pada :

1.Kota Ambon sebanyak : 218 orang
2.Kabupaten Maluku Tengah sebanyak : 278 orang
3.Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak : 179 orang
4.Kabupaten Buru sebanyak : 131 orang
5.Kabupaten Buru Selatan sebanyak : 90 orang
6.Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak : 117 orang
7.Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak : 127 orang
8.Kota Tual sebanyak : 82 orang
9.Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak : 108 orang
10.Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak : 120 orang
11.Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak : 80 orang

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

Mekanisme pembayaran honorarium Guru Kontrak adalah :

a.pembayaran dilakukan setiap Triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali yaitu Triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret 2017) Triwulan II (April, Mei dan Juni 2017), Triwulan III (Juli, Agustus dan September 2017) dan Triwulan IV (Oktober, Nopember dan Desember 2017);
b.besaran honorarium yang diberikan kepada Guru Honorer adalah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) per bulan;

Pasal 5

Mekanisme pembayaran Guru Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan Guru Kontrak dilakukan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota sampai ke Tingkat Provinsi yang diatur sebagai berikut :

a.tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Kontrak setiap Triwulan;
b.hasil Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Kontrak yang telah diverifikasi dan dievaluasi oleh Tim Pengelola Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan pada Tim Pengelola di Tingkat Provinsi.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memberikan Rekomendasi atas hasil Verifikasi dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Guru Kontrak yang meliputi memperpanjang Kontrak Kerja atau memberhentikan Guru Kontrak dimaksud atas hasil evaluasi oleh Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2016 kepada Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Februari 2017 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, SAID ASSAGAFF Diundangkan di Ambon pada tanggal 20 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH MALUKU, ttd HAMIN BIN THAHIR BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 3. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA Kab/Kota Jumlah Guru Besar Honor (Rp) TAHAP PEMBAYARAN Jumlah (RP) TW I TW II TW III TW IV Kota Ambon 218 1,015,000 663,810000 663,810000 663,810000 663,810000 2,655,240,000 Kab. Malteng 278 1,015,000 846,510,000 846,510,000 846,510,000 846,510,000 3,386,040,000 Kab. SBB 179 1,015,000 545,055,000 545,055,000 545,055,000 545,055,000 2,180,220,000 Kab. Buru 131 1,015,000 398,895,000 398,895,000 398,895,000 398,895,000 1,595,580,000 Kab. Bursel 90 1,015,000 274050,000 274050,000 274050,000 274050,000 1,096,200,000 Kab. SBT 117 1,015,000 356,265,000 356,265,000 356,265,000 356,265,000 1,425,060,000 Kab. Malra 127 1,015,000 386715,000 386715,000 386715,000 386715,000 1,546,860,000 Kota Tual 82 1,015,000 249,690,000 249,690,000 249,690,000 249,690,000 998,760,000 Kab. Aru 108 1,015,000 328,860,000 328,860,000 328,860,000 328,860,000 1,315,440,000 Kab. MTB 120 1,015,000 365,400,000 365,400,000 365,400,000 365,400,000 1,461,600,000 Kab. MBD 80 1,015,000 243,600,000 243,600,000 243,600,000 243,600,000 974,400,000 1,530 4,658,850,000 4,658,850,000 4,658,850,000 4,658,850,000 18,635,400,000 GUBERNUR PROVINSI MALUKU, SAID ASSAGAFF PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM GURU KONTRAK PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA I. UMUM Suda menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama dan tanggungjawab bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua. Salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia adalah penyediaan tenaga guru yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan peningkatan kesejahteraan guru selaku tenaga pengejar di sekolah. Penyediaan Tenaga Guru Kontrak Provinsi Maluku merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengsiasati kebijakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Hal ini berangkat dari asumsi kekurangan tenaga guru PNS di setiap jenjang pendidikan harus dipenuhi melalui Penyediaan Tenaga Guru Kontrak non PNS mengingat rasio guru terhadap siswa yang masih dibawah standar nasional sehingga berdampak pada kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Terkait hal tersebut diatas maka Tata cara Pembayaran Honorarium Guru Kontrak Provinsi Maluku Tahun 2017 Kepada Kabupaten/Kota perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku. I. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016