DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 29 Tahun 2017

Nomor: 29
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tim Pengelola teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembangunan,Pengembangan,Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, BANWIDTH, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, perlu mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi:
c.bahwa dengan telah berubahnya nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dengan Ganun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu diganti:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh: Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propiisi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), 4. Undang-Undang..../2 P SENANNNGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5.Oanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistim Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2):
6.Oanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87),
7.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh.
7.Dinas..../3 Li armurmimmmsoonTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian. 7. Sumber daya aparatur adalah aparatur Pemerintah Aceh atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya. Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi. 9. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada aparatur Pemerintah Aceh dalam bidang teknologi informasi dan sistim informasi. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Aceh. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website, aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis client-server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Bandwidth adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan kilobyte per second (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer. LAN (Local Area Network) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu. Pengelola Aplikasi adalah orang yang dibcri tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lun:': anlikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman Cun pengoperasian. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memprosc: dan menyampaikan informasi. Aplikasi Generik adalah Aplikasi sistim in'formsi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemda. Aplikasi Spesifik adalah Aplikasi Sistim infmasi vans digunakan oleh satu instansi tertentu saja, bersifat “3i- 'Jn digunakan secara terbatas. “9. Aplikasi..../4 "(SENTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
22.Aplikasi Suplemen adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi.
23.Software legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
24.Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistim komputer terkait, seperti sistim komunikasi data dan penyimpanan data.

Pasal 2

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas manfaat, efisiensi, efektifitas, kepastian hukum, fungsional, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang baik dan bersih melalui fasilitasi, koordinasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mewujudkan sinergi antar SKPA dalam penyelenggaraan e-government serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, fasilitasi, koordinasi, pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB II

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

(1)SKPA wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
(3)Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada SKPA terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai kebutuhan. 1
(4)Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.Analis Teknologi Informasi dan Komunikasi:
2. b.Programmer: c. Administrator..../5 rama TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. c.Administrator Jaringan,
2. d.Administrator Database, dan
3. e.Pengelola Aplikasi,
4. f.Teknisi Jaringan Kualifikasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki salah satu persyaratan minimal sebagai berikut :
5. a.Latar belakang pendidikan minimal diploma tiga jurusan informatika:
6. b.Memilki sertifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi,
7. c.Memiliki minat dan bakat bidang teknologi informasi dan komunikasi. Komposisi anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh atas usulan dari SKPA. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPA. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

Pasal 7

Pengelola teknologi informasi dan komunikasi utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh. Pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada SKPA melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada masing- masing SKPA.

Pasal 8

Anggota Pengelola TIK dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Koordinator. Koordinator Pengelola TIK dalam pelaksanannya bertanggung jawab kepada kepala SKPA.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 9

Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya. Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan di Universitas baik di dalam maupun di luar negeri dengan memperhatikan kesesuaian kurikulum yang ditawarkan Universitas dengan kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Aceh.

(3)Kesesuaian..../6 Di iurarumreasaw TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)- 6 -6 Kesesuaian kurikulum di Universitas tujuan pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dinilai oleh tim penilai yang dibentuk secara adhoc oleh pejabat yang berwenang Pendidikan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi dan komunikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi wajib dikembalikan ke SKPA semula dan ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilaksanakan dalam kurun waktu diatas 4 (empat) hari (antara 40 jam pelajaran sampai dengan 150 jam pelajaran). Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan manajemen teknologi informasi dan sistim informasi. Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan metoda andragogi. Sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi wajib ditempatkan di Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi selama minimal 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 100 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 100 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016