DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 100 Tahun 2014

Nomor: 100
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai RDKK dan pertimbangan kebutuhan pupuk

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/ 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055); 10.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; 11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan dan disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

(1)Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempertimbangkan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten setempat.
(2)RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan dan hortikultura atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka dapat dilakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama-sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 101 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 100 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 29 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 29 Tahun 2017