DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Risiko, Bab IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat ( 1) dan Pasal 47 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib melakukan penilaian risiko dan bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Aceh;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Aceh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang.. .. /2 �BAC. PND\AZIZ\2021\Pe•aluran\Pengelolaan Resiko\P-Pengelolaan f<isiko Pemcnn13h Aceh.do"
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;
8.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
10.Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
11.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH ACEH.

BAB I

PENDAHULUAN Setiap aktivitas yang dilakukan orgamsas1, termasuk oleh organisasi pemerintah, tidak terlepas dari adanya Risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Gubernur adalah Gubernur Aceh. �BBAG PND\AZIZ\2021\Pmlu"n\Pengelolaan Resiko\P-Pengeloloon Risiko Pem"inlah Aceh.do"
3.Pemerintah..../3
3.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh.
5.Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat pada Pemerintah Aceh.
6.Inspektorat Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Aceh.
8.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran SKPA.
9.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
10.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Aceh. 1 1. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampak untuk menetapkan level atau status Risiko.
13.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh SKPA.
15.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Strategis SKPA yang selanjutnya disebut Renstra SKPA adalah Dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh.
20.kebijakan umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 2 . 1. Rencana.... / 4 �BBAG PNDIAZIZ\2021\Peraturan\Pengelolaan Resiko\P-Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.docx
21.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPA sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPA dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengelolaan Risiko; dan
b.pelaporan.

(1)Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh dilakukan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
(2)Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Aceh, tujuan strategis SKPA, dan tujuan pada tingkatannya.
(3)Tujuan strategis Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMA.
(4)Tujuan Strategis SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasaran SKPA yang tercantum dalam Renstra SKPA.
(5)Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) SKPA yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA SKPA.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO Struktur dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh terdiri atas :

Pasal 6

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Aceh.
(2)Nilai.... /5 �BBAG PND\AZIZ\2021\Peroturan\Pengelolaan Resiko\P-Pengelolaan Risiko Pemedntah Aceh.docx
(2)Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hasil penilaian SPIP; dan
2. b.hasil penilaian terhadap laporan kinerja Pemerintah Aceh atau SKPA.
(3)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap UPR;
2. b.internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;
3. c.perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko; dan
4. d.pengintergrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

(1)Struktur pengelola Risiko Pemerintah Aceh terdiri dari:
1. a.Gubernur sebagai penanggung jawab;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
3. c.Gubernur dan kepala SKPA sebagai UPR;
4. d.Asisten Sekretaris Daerah Aceh sebagai unit kepatuhan; dan
5. e.lnspektur Aceh sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2)Gubernur sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.
(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.
(4)Gubernur dan Kepala SKPA sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.
(5)Asisten Sekretaris Daerah Aceh sebagai Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaan pengelolaan Risiko yang berada kewenangannya. Kepatuhan memantau di bawah
(6)Inspektur Aceh sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh, Gubernur membentuk komite pengelolaan Risiko.
(2)Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
3. c.Kepala SKPA sebagai anggota. �BAG PND\AZIZ\2021\Pero<u<an\Pengeloloan Resiko\P-Pengelolaan Risiko Pernerintah Aceh.docx
(3)Komite.... / 6
(3)Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh dan melaporkan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko kepada Gubernur.

Pasal 9

(1)UPR terdiri dari:
1. a.UPR tingkat Pemerintah Aceh;
2. b.UPR tingkat SKPA; dan
3. c.UPR tingkat Unit Kerja SKPA.
(2)UPR tingkat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Aceh;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Aceh;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Aceh;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(3)UPR tingkat SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada SKPA masing masmg;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada SKPA masing masmg;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPA;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(4)UPR tingkat Unit Kerja SKPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 10

(1)Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh meliputi:
1. a.identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian Risiko; 4BBAG PND\AZIZ\2021\Pmturan\Pengelolaan Reslko\P-Pengelolaan Rlslko Pemerlntah Aceh.doc'
3. c.kegiatan... . /7
4. c.kegiatan Pengendalian;
5. d.informasi dan Komunikasi; dan
6. e.pemantauan.
(2)Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam siklus berkelanjutan.
(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4)Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara menyeluruh.

Pasal 11

(1)Iden tifikasi kelemahan lingkungan pengendalian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
(2)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern pada tingkat Pemerintah Aceh dan SKPA.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2021

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO Struktur dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh terdiri atas :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO Struktur dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh terdiri atas :

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008