DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13B ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 1 huruf E Nomor 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64. Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf E angka 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
d.bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Pemerintah Kota Subulussalam Nomor 700/06/LHP-R-KEWAJIBAN OTSUS/ 2021 tanggal 3 April 2021 tentang Kewajiban Dana Alokasi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Subulussalam mempunyai kewajiban yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus alokasi Kota Subulussalam (DOKA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp28.552.009.431,77 (dua puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen);
e.bahwa .../2 �ATAWAHED\2021 \BPKA\PER.GUB\APRll i Mengingat
e.bahwa berdasarkan surat Inspektur Kota Subulussalam Nomor 700/02/LHR/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Perubahan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (Dana Otonomi Khusus) sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2020, telah dilakukan reviu atas pelaporan realisasi penyerapan dana dan capaian output untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus alokasi Kota Subulussalam (DOKA) sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp70.800.714.718,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau setara 98,24% (sembilan puluh delapan koma dua puluh empat persen) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp7.939.823.807,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga Peraturan Guberhur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan ... / 3 �DATAWAHED\2021 \BPKA\PER.GUS\APRIL
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
14.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
15.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
16.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal ... /4 �ATAWAHED\2021 \BPKA \PER.GUB\APRIL Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jumlah Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.029.255.328.123,00 (dua trilyun dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyaluran Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:
1. a.Tahap I disalurkan sebanyak Rp515.582.093.214,00 (lima ratus lima belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh dari laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi masing masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
2. b.Tahap II disalurkan sebanyak Rp973.075.651.013,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga belas rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dengan rincian alokasi masing masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
3. c.Tahap III disalurkan sebanyak Rp540.597.583.896,00 (lima ratus empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2)Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

3.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4.Format Kwitansi Tanda Terima dalam Lampiran II huruf B diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ... / 5 �\DATAWAHED\2021 \BPKA \PER.GUB\APRIL Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, :i..o "'Hf 2021 ij s��w�� 1442 .....:t. SEKRETARIS DAERAH ACE?• ~ TAQWALLAH Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, )..O Yle\ 2021 � S�ow�� 1442 faUBERNUR ACE.!!:_l NOVA IRIANSYAH BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR )..0 �ATAWAHED\2021 \BPKA\PER.GLIB\APRIL LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR ti TAHUN 202 I TENTA G PERUBAHA ATAS PERATURA GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERJNTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINS! ACEH TN-IUN ANGGARAN 2021.----------------------- DAF'TAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINS! ACEH TAHUN ANGGARAN 2021 PENYALURAN DALAM TAHUN ANOOARAN 2021 No KABUPATEN/KOTA Silpa 2020 PAGU INDIKATIF DOKA 2021 TAHAP I= 30% - TAHAP II 45% TAHAP III 25% Silpa 2020 I 2 3 4 5 6 7 I Kabupaten Aceh Sclatan 5.513.079.717,00 104.050.761.715,00 25.702.148.797,00 46.822.842.772,00 26.012.690.429,00 2 Kabupaten Aceh Tenggara 4.881.604.668,00 102.431.397.283,00 25.847.814.517,00 46.094.128.777,00 25.607.849.321,00 3 Kabupaten Aceh Timur 6.022.053.992,00 126.105. 718.271,00 31.809.661.489,00 56.747.573.222,00 31.526.429.568,00 4 Kabupaten Aceh Tengah 7.051.706.176,00 102.039.234.614,00 23.560.064.208,00 45.917.655.576,00 25.509.808.654,00 5 Kabupaten Aceh Barat 13.616.747.994,00 91.335.538.751,00 13.783.913.631,00 41.100.992.438,00 22.833.884.688,00 6 Kabupaten Aceh Besar 9.275.571.095,00 107.567.051.127,00 22.994.544.243,00 48.405.173.007,00 26.891.762.782,00 7 Kabupaten Pidie 12.514.399.617,00 113.890.035.074,00 21.652.610.905,00 51.250.515.783,00 28.472.508.769,00 8 Kabupatcn Aceh Utara 1.246.576.289,00 123.441.599.992,00 35.785.903.709,00 55.548.719.996,00 30.860.399.998,00 9 Kabupaten Simeulue 12.450.722.932,00 80.213.911.061,00 11.613.450.386,00 36.096.259.978,00 20.053.477.765,00 10 Kabupaten Aceh Singkil 264.828.277,00 81.816.638.749,00 24.280.163.348,00 36.817. 487.437,00 20.454.159.687,00 11 Kabupaten Bireuen 1 0.370.587.342,00 105.766. 928.324,00 21.359.491.155,00 47.595.117.746,00 26.441.732.081,00 12 Kabupaten Aceh Baral 3.038.590.000,00 84.305.985.406,00 22.253.205.622,00 37.937.693.433,00 2 1 .076.496.351,00 Dava 13 Kabupatt:n Gayo Lues 8.45 1 .847.504,00 I 00.884.299.824,00 2 1 .813.442.443,00 45.397.934.921,00 25.221.074.956,00 14 Kabupaten Aet:h Jaya 1.375.675.344,00 89.885.517.937,00 25.589.980.037,00 40.448.483.072,00 22.471.379.484.0() 15 Kabupatcn Nagan Raya 3.420.002.838,00 94.368.230.519,00 24.890.466.318,00 42.465.703.733,00 23.592.057 .630.00 16 Kabupaten Aceh Twniang 1.501.997.7 30,00 96.580.429.129,00 27.472.131.009,00 43.461 19).108,00 24.145. J 07.282,00 17 Kabupaten Bener Menah 3.800.56'2.760,00 83.256.085.011,00 21.176.262.743,00 37.465.2J8.255,00 20.814.021.253.00 18 Kabupalen Pidie Jayu 2.463.943.774,00 77.743.397.148,00 20.859.075.370,00 34.984.528.717 ,00 19.435.849.187 .00 19 Kuta Banda Aceh 5.951.059.771,00 108.204.473.126,00 26.510.282.167,00 48.692.012.907,00 27.051.118.281,00 '20 Kota Sabang 7.268.562.814,00 63.583.498.211,00 11.806.486.649,00 28.612.574.195,00 15.895.874.553,00 2 1 Kota Lhokseumawe 2.867.674.062,00 74.560.843.857,00 19.500.579.095,00 33.552.379.736,00 1 8.640.210.964 ,00 22 Kota Langsa 1.847.388.956,00 74.610.273.820,00 20.535.b93. l 90,00 33.574.623.219,00 18.652.568.455,00 23 Kota Subulussalam 7.939.823.807,00 75.748.486.633,00 14.784.722. 183,00 34.086.818.985,00 1 8.937.121.658.00 JUMLAH 133.135.007.459,00 2.162.390.335.582,00 515.582.093.214,00 973.075.651.013,00 540.597 .583.896,00 JUMLAH 8 98.537.681.998,00 97.549.792.615,00 120.083.664.279,00 94.987.528.438,00 77 .718.790.757,00 98.291.480.032,00 101.37 5.635.457,00 122.195.023.703,00 67.763.188.129,00 81.551.8 l 0.472,00 95.396.340.982,00 8 1 .267.395.406,00 92.432.452.320,00 88.509.842.593,00 90.9'18.227.681,110 95.078.431.399,00 '19.455.522.251,00 75.279.453.374,00 102.253.413.355,00 56.314.935.397,00 71.693.169.795,00 72.762.884.864,00 67.808.662 .826,00 2.029.255.328.123,00 ACEH,l NOVAIRIANSYAH LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR '2..1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINS! ACEH TAHUN ANGGARAN 2 021. ------------- - ------------- -- - -------- ---- --- -- B. KWITANSI TANDA TERIMA 0. ub Kegiatan Kode Rek Tahun : 5.02.02.1.05.08 : 54.02.03.02..... : 2021 FORMAT CONTOH ASLI KE DUA KETIGA KEEMPAT TANDA PENERIMAAN Sudah terima dari Uang Banyaknya Sendahara Pengeluaran Sadan Pengelolaan Keuangan Aceh ....................... xxxxxxxxxxxxxxxxxx · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · YAJTU Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Sagian Kabupaten/Kota .. . . .. (*) Tahap 1/11 dan 111 (**), sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ...... Tahun 2021 tanggal................... di bebankan pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Santuan Keuangan DPA/DPPA Sadan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2021. Setuju dibayar Pengguna Anggaran SPKA Pangkat ..... IP. . . ................... .... ........ Materai I 0.000 �----� Terb i la n g Rp. -""""""'"xx=· x=x'"" x""x""'"x x=x=x'""x""x__ Note: ( •) disesuaikan dengan nama daerah; ( •• > disesuaikan menurut tahapan; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NIP. ................................. . . . ( xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima. �;AWAHED\2021 \BPKA\PER.GUS \APRIL ................. , ........... ............... Yang Menerima Nama Pekerjaan : Supati/Walikota Alamat yang terang Lunas Dibayar Sendahara Pengeluaran SPKA ------- ------ -- -- - --------------------- NIP. .......................... �UBERNUR AC�,.l NOVA IRIANSYAH

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2021

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2021