DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor | Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, perlu mengatur pada Standar Biaya Khusus yang diberlakukan secara khusus: .bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 8 April 2015 tentang b. Evaluasi terhadap audit atas laporan keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) per 31 Desember 2013 oleh Akuntan Publik dan hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap penyertaan modal dalam RAPBA 2015, untuk mendapatkan hasil kegiatan terhadap kinerja PDPA secara utuh dan objektif, Pemerintah Aceh bermaksud melakukan penelitian dan penilaian kinerja Perusahaan dengan membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 Khusus Tim Evaluasi Kinerja PDPA: . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan1 Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103), . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): S. Undang- /2 Ya... WAHED:2015:PERATURAN 'MFI

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015,
12.Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Acch Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Dacrah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Ganun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK KEGIATAN TIM EVALUASI KINERJA PDPA.

Pasal 1

Standar Biaya Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Tim Evaluasi Kinerja PDPA adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2015 pada Biro Perekonomian Setda Aceh. Hy WAHED:2015/PERATURAN//MEI Pasal 2 /3 3

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai batas tertinggi harga satuan dalam dokumen anggaran Biro Perekonomian Setda Aceh untuk kegiatan Tim Evaluasi Kinerja DPRA.

Pasal 3

Rincian Standar Biaya Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan Tim Evaluasi Kinerja PDPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Kelompok Tenaga Ahli (baik unsur dari swasta maupun PNS) akademisi dari dalam dan luar daerah, yang diperbantukan pada Kegiatan Tim Evaluasi Kinerja PDPA di Lingkungan Pemerintah Aceh hanya diperbolehkan menerima honorarium 1 (satu) kali dalam satu kali kegiatan dan dapat diberikan honorarium lanjutan apabila Tim Evaluasi Kinerja PDPA ini diperintahkan oleh Pemerintah Aceh untuk kembali melakukan kegiatan yang diperlukan.

Pasal 5

Seluruh pembayaran honorarium satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk Tim Evaluasi Kincrja PDPA ini harus mempedomani Standar Biaya Khusus Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Perundangan lainnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini diundangkan berlaku mundur terhitung sejak tanggal 16 Marct 2015. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, . Mei 2015 ? Sya'ban 1436 Ty ACEHA, ZAINI ABDULLAH IT tar Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, Mei 2015 7 Phersers DAERAH ACE Sya'ban 1436 DERMAWAN BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR »s ' "MATA WAHED/2015/PERATURAN/MEI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK KEGIATAN TIM EVALUASI KINERJA PDPA. STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK KEGIATAN TIM EVALUASI KINERJA PDPA (Dalam Rupiah) I. KELOMPOK TENAGA AHLI (BAIK UNSUR DARI SWASTA MAUPUN PNS)/AKADEMISI DARI DALAM DAN LUAR DAERAH. — — No Uraian Satuan Standar Biaya Keterangan 1 Yang Bersifat Insidentil : 0 0

a.Pengarah/Pembina orang/kali |Rp 3.000.000 b. Penanggung Jawab orang/kali |Rp 2.750.000
c.Wakil Penanggung Jawab orang/kali | Rp 2.500.000
d.Koordinator orang/kali | Rp 2.500.000
e.Wakil Koordinator orang/kali | Rp 2.000.000
f.Tim Ahli merangkap Ketua orang/kali | Rp 10.000.000|— Te. Tim Ahli merangkap Sekretaris orang/kali | Rp 9.500.000
h.Tim Ahli merangkap Anggota orang/kali | Rp 9.000.000—
i.Tenaga Administrasi orang/kali | Rp | 1.500.000 ANBFRNUR ACEHN ATE/D.DATA WAHED/2015/PERATURAN/MEI ZAINI ABDULLAH L

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2015

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014