DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Aceh Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatanyang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali pembagian dan penyaluran bantuan keuangan dana otonomi khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se~Aceh Tahun Anggaran 2020; tRSUBBAG PND\A2IZ\2020\Peraturan\Revisi Btlanja Bantuan Kruangan\Ptrgvb M.dncx Mengingat..../2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. 6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1149);
10. 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); iQg&RBAGPND>iAZI2M01<M>tratartm\Rtvltl Btlrnja Bcnn rm Keutmgan\?trguh Si.doat
11. 13.Qanun..../3
12. 13.Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. 14.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102); 15.Qanun Aceh Nomor 12Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan. Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNtJR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
14. 1.Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.039.361.586.831,00 (dua trilyun tiga puluh sembilan milyar tiga ratus enarn puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. a.tahap I..../4 UBBAG PND\AZlZ\2020\Ptratumn\Revtsl BtlanjaBonlum Ktuangan\Ptrgub 33.tlocx
2. a.tahap I disalurkan sebanyak Rp468.649.965.339,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh dari laporan realisasi pen3ÿerapan Dana Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam LampiranIPeraturan Gubernur ini;
3. b.tahap II disalurkan sebanyak Rp1.009.658.800.8 12,00 (satu trilyun sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total bantuan keuangan bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
4. c.tahap III disalurkan sebanyak Rp561.052.820.680,00 (lima ratus enam puluh satu milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada LampiranIPeraturan Gubernur ini.
(2)Tahapan penyaluran bantuan keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ayat

(2)dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Persyaratan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut :
1. a.penyaluran tahap I:
  1. 1.surat pengantar;
  2. 2.kwitansi tanda terima;
  3. 3.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  4. 4.Laporan realisasi Penggunaan dana Tahun Anggaran 2019;
  5. 5.reviu Inspektorat laporan realisasi penyerapan dan capaian output Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019; dan
  6. 6.Salinan rekening koran terbaru. \uR8AG PNDlAZlZW10Wtrahmm\RtYlslBelaa/a Banluun Ktv<mgqn\Pergub jj.riocx
2. b.penyaluran..../5
3. b.penyaluran tahap II:
  1. 1.Lainpiran Ha Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
  2. 2.surat pengantar;
  3. 3.kwitansi tanda terima;
  4. 4.Surat Pernj'ataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  5. 5.laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus;
  6. 6.rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
  7. 7.rekapitulasi aiokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus tahap I berdasarkan bidang Tahun Anggaran 2020;
  8. 8.reviu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
  9. 9.salinan rekening koran terbaru.
4. c.penyaluran tahap III :
  1. 1.surat pengantar;
  2. 2.kwitansi tanda terima;
  3. 3.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  4. 4.laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus;
  5. 5.rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap IIberdasarkan urusan, organisasi, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020;
  6. 6.rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan tahap IIberdasarkan bidang Tahun Anggaran 2020;
  7. 7.reviu Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
  8. 8.salinan rekening koran terbaru.
(2)Dihapus.
(3)Format dokumen penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai tahapan masing-masing.

4.Ketentuan Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5.Lampiran XI dihapus. 2kkigdBBAC PXDVIZITHOJOWtrtiivrtmWtvltl BtlanjaDentom KnumgcinWtrgub S3.doa Pasal H..../6 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 3 Jurn 2020 Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, \P 2,020 18 1441 y/ZSEKRETARIS DAERAH ACEHTÿ * — TAQWALLAH t 1 7 It. GUBERNUR ACEH, 1441 i NOVA IRIANSYAH BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 3l ' ( 'tltUCi PM)U717. 3030PtmlurttnPr\tsi Belanja Bmiuan Keumgon\Pcrgut> 3} ibex LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAG1AN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020. DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2020 No KABUPATEN/KOTA Sllpa 2019 PAGU INDIKATIF DOKA PENYALURAN DALAM TAHUN ANOGARAN 2020 2020 TAHAPI= 30% • Siloa 2019 TAHAP H 45% TAHAP m 25% JUMLAH 2 3 4 c 6 7 8 1 Kabupaten Aceh Hclaton 3.489.803.996 107.999.879.481 28 910.159.848 48.599.945.767 26.999.969.870 104.510.075.485 2 Kabupaten Aceh Tenggara 4.057.957.134 106.152.997.420 27.787.942.092 47.768.848.839 26.538.249.355 102.095.040.286 3 Kabupatcn Aceh Timur 4.472.144.255 131.S02.316.01o 34.978.SS0.550 59.176.042.207 32.875.579.004 127.030.171.761 4 Kabupaten Aceh Tengah 8.316.930.215 105.626.988.128 23.371.166.223 47.532.144.6S8 26.406.747.032 97.310.057.913 5 Kabupaten Aceh Barat 20.509.053.008 94.833.223.328 7.940.913.990 42.674.950.498 23.708.305.832 74.324.170.320 6 Kabupaten Aceh Beaar 17.180.414.519 111.739.148.308 16.341.329.973 50.282.616.739 27.934.787.077 94.558.733.789 7 Kabupatcn Pidie 16.981.172.930 118.296.013.637 28.507.631.161 53.233.206.137 29.574.003.409 101.314.840.707 8 Kabupaten Aceh Utara 3.259.542.176 128.240.143.052 35.2i2.590.980 57.708.064.733 32.060.035.963 124.980.601.676 9 Kabupaten Simeulue 15.765.353.737 83.198.50C.486 9.194.196.409 37.439.325.219 20.799.625.121 67.433.146.749 10 Kabupaten Aceli Singkil 6.632.465.437 84.815.780.821 18.612.268.809 38.167.101.370 21.203.945.205 78.183.315.384 1 1 Knbupaten Bireuen 7.459.554.556 109.671.369.591 25.441.856.321 49.352.116.316 27.417.842.398 102.211.815.035 12 Kabupaten Aceh Barat Davo 3.957.757.672 87.335.146.813 22.257.786.372 39.323.316.066 21.846.286.703 83.427.389.141 13 Kabupaten Gayc Lues 12.092.388.113 104.452.731.190 19.243.431.244 47.003.729.035 26.113.182.798 92.360.343.077 14 Kabupaten Aceh Jaya 11.773.150.287 93.320.203.567 16.222.910.783 41.994.091.605 23.330.050.892 81.547.053.280 15 Kabupaten Nogan Raya 5.379.724.216 97.891.007.667 23.987.578.084 44.050.953.450 24.472.751.917 92.511.283.451 16 Kabupaten Aceh Tamiong 7.955.443.762 100.027.802.194 22.052.896.897 45.012.510.987 25.006.950.549 92.072.358.433 17 Kabupaten Better Meriah 5.927.577.545 86.327.851.222 19.9"'0.777.622 38.847.533.050 21.581.962.805 80.400.273.677 18 Kabupaten Pidie Jaya 4.020.033.047 80.050.532.828 20 235.126.801 36.382.739.773 20.212.633.207 76.830.499.781 19 Kota Banda Aceh 7.534.301.024 112.174.533.540 26.118.059.030 50.478.540.093 28.043.633.385 104.640.232.516 20 Kota Sabang 4.656.922.656 66.967.662.980 15.163.376.238 29.730.448.341 16.516.915.745 61.410.740.324 21 Kota Lhokseumawe 4.925.239.129 77.603.295.272 18.355.749.453 34.921.482.872 19.400.823.818 72.678.056.143 22 Kota Langsa 4.644.328.505 77.293.615.854 18.543.756.251 34.782.127.134 19.323.403.964 72.649.287.349 23 Kota Subulussalam 23.858.437.971 78.740.538.525 0 35.196.965.923 19.685.134.631 54.882.100.554 JUMLAH 204.849.695.890 2.244.211.282.721 468.649.965.339 1.009.658.800.812 561.052.820.680 2.039.361.586.831 »lt! GUBERNUR ACEH, NOVA IRIANSYAH LAMPiRAN VI PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMER1NTAH KABUPATEN/ KOTA SE- ACEH TAHUN CONTOH FORMAT ANGGARAN 2020. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 1) KABUPATEN/KOTA PENERIMAAN :Rp (2)) | NO. URAiAN PENYALURAN TAHAP 1 PENYALURAN TAHAP II PENYALURAN TAHAP III KETERANGANALOKAS! ANGGARAN (Rp. } PROSENTASE ALOKAS! ANGGARAN <%) ALOKASI ANGGARAN (Rp.) REALISASI PENYALURAN S/D Tahap 1 (Rp.) PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%) ALOKASI ANGGARAN (Rp.) REALISASI PENYALURAN SB Tahap II (Rp.) PROSENTASE REALISASI PENYALURAN (%) I «> (2) (3) (4) (5) (6) (7) <S) '9) (10) (11) Nama SKPD — - - 2- Nama SKPD - . hH Nama SKPD - Dst. i | JUMLAH 1 i i 1 1 Keterangan: 1) Diisi tahun anggaran berkenaan (Tn) 2) Diisi dengan total penerimaan dana otsus Koiom (1) Diisi dengan nomor urut Kolom (2) Diisi dengan nama satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (4) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus Kolom (5) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3) Kolom (6) Diisi dengan realisasi penyaluran Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran Kolom (8) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 5) Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyaluran Kolom (10) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu 20.. An. Bupati/Walikota Sekretaris Daerah jfalt GUBERNUR ACEH,ÿ Tb NOVA IRIANSYAH LAMP1RAN VII PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR IS TAHUN 2020 TENTANG PEMBAG1AN DAN PENYALUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN rOMTOH RODVIAT DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMER1NTAH KABUPATEN/KOTA V-UOlvn rUKMAi SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pcnggunaan Dana Otonomi Khnsns DluraikanBerdasarkan Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahtin Anggaran 1) KABUPATEN/KOTA PENERIMAAN :Rp 2) NO. PENYALURAN TAHAPI PENYALURAN TAHAP II PENYALURAN TAHAP III KETERANGAN TAHUN .... (n) TAHUN.... (n) TAHUN.... (n) URAIAN ALOKASI ANGGARAN (Rp) PROSENTASE(%) ALOKASI ANGGARAN (Rp) REALISASI SD TahapI(Rp.) PROSENTASE REALISASI PENYBRAPAN (%) CAPAIAN OUTPUT (%) ALOKASI ANGGARAN (Rp.) REALISI SD Tahap n(Rp.) PROSENTASE REALISASI PENYBRAPAN (%) CAPAIAN OUTPUT (%) (M 12) (3| (4) f5) (6) (7| ! (81 (9) (10) (11) (12) (13) i UrusanWajib Pelayanan Dasar ' A Oinas Pendidikan 1 Program -- 1.1 Kegiatan 1.2 Kegiatan - _ _ 1.3 ds»
2.Frogram --
3.OS! SKPD II A Urusan Wajib honPelayanan Dasar Dinas Tenaga Kerja dan MobllHas Penduduk -
1.Program L ... Ij — i.1 Kegiatan - 1.2 Kegiatan 1.3 dst - -
2.Program
3.dst B SKPD ~~zirz_zzr~: ~iiT Urusan JUMLAH | I I I 1 Keterangan: 1) Diisitahun anggaran berkenaan (Tn) 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Kolorr. (2) Diisi dengan urusan, unit organisasi, program dan kegiatan. Kolom (3) Diisidengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (4) Diisi dengan perbandingan : • untuk bans urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb Kolom (5) Diisidengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3) Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran berkenaan Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan II dengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (8) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3 atau kolom 5) Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan IIItahun anggaran berkenaan Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output urusan, unit organisasi, program dan kegiatan Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap pertu An. Bupati/Walikota Sekretans Dasrah 20.. Ok".GUBERNUR ACEH,/L NOVA IRIANSYAH LAMPIRAN Vlll PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3} TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAG1AN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOM1 KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KCTA SE- ACEH TAHUN ANGGARAN 2020. CONTOH FORMAT Rckapitulasi Alokasi dan Reallsai Pcnggunaan Dana Otonoml Khusus Diuralkan Per Bidang Tahun Anggaran 1) PROVINSI/KAB/KOTA PENERIMAAN :Rp. •2) No. PENYALURAN TAHAP 1 PENYALURAN TAHAP 11 PENYALURAN TAHAP 111 KETERANGAN TAHUN .... (n) TAHUN .... (n) TAHUN.... (n) URAIAN ALOKASI ANGGARAN (Rp.) PROSENTASE (V.) ALOKASI ANGGARAN (Rp.) REAUSASI SD Tahap 1 (Rp) PROSENTASE <%) CAPAIAN OUTPUT (%) ALOKASI ANGGARAN (Rp) REAUSASI SID Tahap 11 (Rp.) PROSENTASE (%) CAPAIAN OUTPUT (%) d) (2) (3) W (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) l BIDANG INFRASTRUKTUR A. SKPU
1.Program

a.Kegiaian
b.Keqiatan
c.dst :
1. 2.Program - 1
2. 3.dst .. -1 8 SKPD r c dst |_ n 1 A BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SKPD 1 1. Program k 1.1 Keqiatan 1.2 Keqiatan 1.3 tisi
3. 2.Program..
4. 3.dst ! B f "c SKPD ÿ - I 6 U1 BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN A. SKPD
5. 1.Program 1.1Kegiatan 1.2 Keqiatan 1.3 dst
6. 2.Proqram
7. 3.dst B SKPD C --— IV BIDANG PENDIDIKAN A. SKPD
8. 1.Program 1.1Keqiatan 1.2 Kegiatan 1.3 dst
9. 2.Proqram
10. 3.dst B SKPD C 1 I (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0) (10) (11) (12) (13) V BIDANG SOSIAL 1 A. SKPD | 1. Program 1.1 Kegiatan 1.2 Kegiatan 1.3 dst
11. 2.Program
12. 3.dst B SKPD C \n BIDANG KESEHATAN A. SKPD
13. 1.Program 1.1 Kegiatan 1.2 Kegiatan 1.3 dst
14. 2.Program
15. 3.dst ! B SKPD c dst VI BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH A. SKPD
16. 1.Program 1.1Kegiatan 1.2 Keqiatan 1.3 dst
17. 2.Program
18. 3.dst ' B SKPD C r I | JUMLAH i ( ! ! I i I Keterangan 1) Diisitahun anggaran berkenaan (Tn) 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan (n) Kolom (1) Diisi dengan nomor unit Koiom <2) Diisi dengan Provinsi/Kabupaten/Kota bidang, unit organisasi, program dan kegiatan Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran tahun berkanaan Kolom (4) Diisi dengan perbandingan : - untuk bans urusan/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan Dana Otsus Kab/Kota tsb Koiom (5) Diisidengan aiokasi anggaran tahun berkenaan (apabila tidak ada perubahan sama dengan kolom 3) Kolom (6) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan IItahun anggaran berkenaan Kolom (7) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan IIdengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (8) Diisidengan Capaian Output bidang, unit organisasi, program dan kegiatan Kolom (8) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan (apabila tidak ada perubanan sama dengan kolom 3 atau kolom 5) Kolom (10) Diisi dengan realisasi penggunaan sampai dengan triwulan IIItahun anggaran berkenaan Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan triwulan III dengan alokasi anggaran tahun berkenaan Kolom (12) Diisi dengan Capaian Output bidang, unit organisasi. program dan kegiatan Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu An. Bupati/Walikota Sekretaris Daerah .20.. h it. GUBERNUR ACEH, JL NOVA IRIANSYAH LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2020 FORMAT CONTOH KOP INSPEKTORAT DAERAH Nomor : . 2020 Lampiran : Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Taliap (I/II/1II) Tahun Anggaran 2020. Kepada yang terhormat; Gubernur Aceh di- Tempat Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor ......Tanggal ..........,kami telah melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaiari Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahap (I/II/III) Tahun Anggaran ......Reviu bertujuan untuk menguji keandalan, keabsahan dan kesesuaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Ada pun pckok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :
19. 1.Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap Isedangkan untuk tahap IIdan III, hasil reviu atas tahap sebelumnya pada Tahun Anggaran berkenaan.
20. 2.Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus menurut hasil reviu sebesar ... % Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan .... (Dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus). Hasil reviu in! digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pertimbangan penyaluran Dana Otonomi Khusus. Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya. Inspektur Kabupaten/Kota ...., (Nama Lengkap) NIP Tembusan Yth.:
21. 1.Bupati/Walikota ;
22. 2.Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPPKA/BPPKAD);
23. 3.Kepala Bagian yang menangani Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Setda Kabupaten/Kota. it. GUBERNUR ACEH,iA NOVA IRIANSYAH WBR4G PyDViZ/ZVOJOWeratutwnWexisi Belanja Bantuan Ktuangati\Lewiplran IS.docx

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2020

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020