DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 di ubah dan di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a; 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3 ); 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5A; 4. Ketentuan Pasal 6 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur tersebut di atas belum mengakomodir ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sehingga perlu disesuaikan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 2
6.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasiaonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomo 4503);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomo 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Penggelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9 );
17.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Oraganisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penempatan Uang Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 72) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 di ubah dan di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 7a. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.
8.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11.Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12.Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
13.Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum konvensional dalam bentuk deposito dengan sistem bunga meliputi:
1. a.deposito overnight merupakan deposito yang penempatannya berjangka waktu satu malam.
2. b.deposito on call adalah Penempatan Dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya biasa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank.
3. c.deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
(2)Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat juga melakukan penempatan uang daerah pada Bank syariah/bank muamalat dalam bentuk deposito mudharabah dengan cara keuntungan dari investasi dana nasabah yang dilakukan Bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. 5
(3)Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan (2) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5A sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito.
(2)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim teknis melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimal dana yang harus tersedia di rekening kas umum daerah.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.
(4)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat penempatan uang daerah dalam bentuk deposito kepada Bank yang ditunjuk.
(5)Berdasarkan surat penempatan deposito tersebut, Kuasa BUD melaksanakan transfer sejumlah uang dari rekening kas umum daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bank yang ditunjuk.
(6)Apabila Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan memberi surat pencairan deposito.
(7)Surat pencairan deposito, sebagai dasar Bank untuk segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening kas umum daerah.
(8)BUD menyampaikan laporan mingguan atas pengelolaan deposito kepada Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bank umum:
1. a.Bank Umum sebagai penerima penempatan uang daerah wajib memberikan bunga deposito sesuai dengan tingkat suku bunga/nisbah bagi hasil.
2. b.Bunga deposito/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima pemerintah daerah disetor ke Kas Daerah sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku. 6
3. c.Bunga deposito/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
(2)Pemerintah daerah :
1. a.Pemerintah daerah sebagai pemilik uang wajib mengetahui tingkat suku bunga/nisbah bagi hasil yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
2. b.Pemerintah daerah wajib mencatat bunga/nisbah bagi hasil yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 Maret 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. M. ZAINUL MADJI Diundangkan di Mataram pada tanggal 20 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. MUHAMMAD NUR BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSMAN NIP. 19620820 198503 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…