DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pelaksanaan/Pemberlakuan TP-TGR; Majelis Pertimbangan; Penilaian Kerugian Daerah; Informasi Kerugian Daerah, Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan; Penyelesaian TP-TGR; Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah; Kadaluwarsa; Ketentuan Penutup; Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh Bendaharawan dan/atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan/Pihak Ketiga harus diselesaikan/ diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 1);
17.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.BadanPemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4
7.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11.Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17.Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
18.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
19.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 5
21.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
23.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah.
24.TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/ pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
25.TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
26.Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
27.Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
28.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29.Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
30.Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR. 6
31.Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
32.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
33.Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
34.Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/ Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
35.Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.
36.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
37.Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
38.Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
39.Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
40.Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
41.Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
42.Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah didukung bukti setor. 7
43.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/ Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
45.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
46.Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
47.Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 2

(1)Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/UPTD/UPTB).
(2)Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap pegawai/pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/ UPTD/UPTB).
(3)TP diberlakukan terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
1. a.tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang dalam pengurusannya;
2. b.membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
3. c.tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
4. d.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
5. e.menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/ menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
1. a.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya; 8
2. b.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3. c.menaikkan harga, mengubah kualitas;
4. d.meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
5. e.meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
(5)TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
1. a.tidak menepati janji atau kontrak;
2. b.pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
3. c.penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

(1)Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
(2)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap Anggota);
2. b.Wakil Ketua I : Inspektur (merangkap Anggota);
3. c.Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (merangkap Anggota);
4. d.Sekretaris : Kepala Biro Keuangan (merangkap Anggota);
5. e.Anggota : 1. Kepala Biro Umum;
  1. 2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
  2. 3.Kepala Biro Hukum
(4)Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
(5)Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
(6)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 9

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

(1)Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis Perteimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
(2)Inspektorat melakukan penilaian terhadap kerugian daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur.
(3)Penilaian kerugian daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam Risalah Sidang.
(4)Nilai kerugian daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
(5)Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
(6)Dalam menetapkan nilai kerugian daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
(7)Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 dan Form 02 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB V

INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1)Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari Temuan hasil pemeriksaan BPK, pengawasan aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan perhitungan Ex Officio;
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK dan Pengawas Fungsional Pemerintah.
(3)Informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian daerah untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
(4)Kepala SKPD/UPTD/UPTB yang tidak segera menginformasikan adanya kerugian dianggap lalai sehingga dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan Ex Officio dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
(3)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
(4)Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 03 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
(2)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 11
1. a.surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
2. b.barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
3. c.surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
(3)Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
(4)Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan tercantum dalam Form 04 dan Form 05 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 10

Penyelesaian TP-TGR dilakuan melalui:

a.Upaya Damai;
b.Tuntutan Perbendaharaan; dan
c.Tuntutan Ganti rugi.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…