DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengertian; Penambahan penyertaan modal; Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Peraturan Gubernur mulai berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas dan PD. BPR NTB. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5); 3
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38);
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29);
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB, PT. GERBANG NTB EMAS DAN PD. BPR NTB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
2.Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas selanjutnya disebut PT. Gerbang NTB Emas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah bank perkreditan 4 rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badanusaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dan akan dilaksanakan dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
(2)Mengesahkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas dan PD. BPR NTB.

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan saham dengan nilai sebagai berikut:.

a.PT. Bank NTB adalah sebesar Rp. 47.324.797.000,- (empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
b.PT. Gerbang NTB Emas adalah sebesar Rp. 675.203.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah); dan
c.PD. BPR NTB adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 April 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. M. ZAINUL MADJI Diundangkan di Mataram pada tanggal 27 April 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. MUHAMMAD NUR BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSMAN NIP. 19620820 198503 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…