DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kerjasama BLUD-RSUD Prov. NTB; Pelaksanaan Kerjasama; Hasil Kerjasama BLUD-RSUD Prov. NTB; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063) ;
3.Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Prov. NTB adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di bentuk dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas; 3
5.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPKBLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6.Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUDRSUD Prov. NTB dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak;
7.Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Prov. NTB dengan pihak lain yang berbadan hukum ;
9.Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
10.Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUDRSUD Prov. NTB dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
11.Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUDRSUD Prov. NTB kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
12.Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUDRSUD Prov. NTB dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUDRSUD Prov. NTB.

BAB II

KERJASAMA BLUDRSUD PROV. NTB

Pasal 2

(1)BLUD RSUD Prov. NTB dapat langsung melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Kerjasama BLUD RSUD Prov. NTB dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut:
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan;
(3)Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 4

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

(1)Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang meliputi:
1. a.kerjasama operasi;
2. b.sewamenyewa; atau
3. c.usaha lainnya.
(2)Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Prov.NTB dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersamasama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
(3)Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Prov. NTB kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Prov.NTB.
(4)Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Prov.NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUDRSUD Prov.NTB dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Prov.NTB.

Pasal 4

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyusunan rancangan perjanjian; d penandatangan perjanjian; dan
e.pelaksanaan.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

a.melakukan inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan;
b.pembahasan terhadap inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan, yang hasilnya disampaikan kepada direktur BLUD RSUD Prov.NTB;
c.menyiapkan informasi data yang lengkap mengenai obyek yang akan di kerjasamakan dan menganalisa manfaat serta biaya kerjasama; dan
d.menetapkan tim teknis atau tenaga ahli dalam rangka membantu tugas Tim Kerjasama BLUDRSUD Prov. NTB jika di perlukan.

Pasal 6

(1)Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penawaran obyek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2)Penawaran objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran.
(3)Setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip prinsip kerjasama dan yang paling menguntungkan.
(4)Hasil evaluasi dan negosiasi penawaran dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar usulan mitra kerjasama, yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.

Pasal 7

Dalam tahap penyusunan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun rancangan perjanjian kerjasama paling kurang memuat materi:

a.subjek kerjasama;
b.objek kerjasama;
c.ruang lingkup kerjasama;
d.hak dan kewajiban;
e.jangka waktu kerjasama;
f.keadaan memaksa/ force majeure;
g.penyelesaian perselisihan; dan
h.pengakhiran kerjasama.

BAB IV

HASIL KERJASAMA BLUDRSUD PROV. NTB

Pasal 9

(1)Hasil kerjasama BLUDRSUD Prov. NTB dengan pihak lain merupakan pendapatan BLUD RSUD Prov. NTB.
(2)Pendapatan BLUD RSUD Prov. NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Prov. NTB.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama BLUDRSUD Prov. NTB dengan pihak lain dilakukan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD Prov. NTB.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama. 6

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 8 Juni 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. M. ZAINUL MADJI Diundangkan di Mataram pada tanggal 9 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. MUHAMMAD NUR BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSMAN NIP. 19620820 198503 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…