DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Dinas-Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pada Badan-Badan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB. UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
7.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9.Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10.Badan Daerah adalah Badan-Badan Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Pimpinan satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
15.Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Pada Dinas-Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
(2)Pada Badan-Badan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; b) Taman Budaya; c) Museum Negeri; d) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima; e) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu; f) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa; g) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat; h) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur; i) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah; j) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram; dan k) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara.
2. 2.Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi; b) Balai Kesehatan Mata Masyarakat; c) Balai Pelatihan Kesehatan; dan d) Akademi Perawat Kesehatan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pengujian Material Kontruksi; b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok; c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa; d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; dan f) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah;
4. 4.Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”; b) Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”; c) Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”; d) Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”; e) Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah”; f) Balai Sosial Bina Karya “Madani”; g) Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; dan h) Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Latihan Kerja; b) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; c) Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi; d) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok; dan e) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Sertifikasi Mutu Pangan.
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Laboratorium Lingkungan; b) Balai Taman Hutan Raya Nuraksa; c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura; d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brangrea; f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh; g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh; h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang; i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Suromandi; l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada; dan m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa.
8. 8.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi.
9. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
10. 10.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aik Mel; b) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram; d) Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya; e) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok; f) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong; g) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu; h) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa; i) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok; dan j) Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar.
11. 11.Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian; b) Balai Benih Induk Pertanian; c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian; d) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan; e) Balai Benih Tanaman Perkebunan; f) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram; h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima; dan i) Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
12. 12.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Inseminasi Buatan; b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner; c) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading; dan d) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia.
13. 13.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sumbawa.
14. 14.Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah.
15. 15.Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Kemasan Produk Daerah.
b.Badan-Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi; dan b) Sekretariat KORPRI Provinsi.
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan b) Unit Pengelola Islamic Center.
3. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram; b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung; c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung; d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya; e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong; f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar; g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang; h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu; i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.

Pasal 4

(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
(2)UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB.
(3)Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas, UPTD dan UPTB menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
2. b.pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan sesuai dengan bidangnya; dan
3. c.pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD dan UPTB.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pemanfaatan;
4. d.Seksi Evaluasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Taman Budaya dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelestarian Seni Budaya;
4. d.Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Museum Negeri dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengkajian dan Perawatan;
4. d.Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(9)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(10)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(11)Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Ketenagaan;
4. d.Seksi Kesiswaan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(12)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(13)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
4. d.Seksi Pengujian dan Kalibrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan;
4. d.Seksi Penunjang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kajian Mutu Pelatihan;
4. d.Seksi Penyelenggara Pelatihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Akademi Perawat Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kemahasiswaan;
4. d.Seksi Akademik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan dimuat dalam Lampiran IIb merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Balai Pengujian Material Kontruksi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian Air;
4. d.Seksi Bahan Bangunan dan Pengujian Tanah; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasi Sungai Embung dan Bendungan;
4. d.Seksi Operasi Jaringan Irigasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasi Sungai Embung dan Bendungan;
4. d.Seksi Operasi Jaringan Irigasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
4. d.Seksi Peralatan dan Bahan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
4. d.Seksi Peralatan dan Bahan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan Organisasi Balai Informasi Infrastruktur Wilayah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Data dan Informasi Sumberdaya Air, Hidrologi dan Cipta Karya;
4. d.Seksi Data dan Informasi Binamarga dan Tata Ruang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran IIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran;
4. d.Seksi Bimbingan Pendidikan dan Keterampilan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala ;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak;
4. d.Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
4. d.Seksi Penyantunan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial;
4. d.Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
4. d.Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Karya “Madani” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
4. d.Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Susunan Organisasi Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
4. d.Seksi Penyantuan dan Penyaluran; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)Susunan Organisasi Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
4. d.Seksi Penyantuan dan Penyaluran; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(9)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(10)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyelenggara Latihan Kerja;
4. d.Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelatihan dan Pengujian;
4. d.Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelatihan;
4. d.Seksi Rencana dan Evaluasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Norma Kerja;
4. d.Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Norma Kerja;
4. d.Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran IIe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Balai Sertifikasi Mutu Pangan dengan kategori Kelas A, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Teknis;
4. d.Seksi Pengujian Mutu Pangan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran IIf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…