DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 55 Tahun 2016

Nomor: 55
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dianggarkan setiap tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Alokasi dana bersumber dari APBD dengan pagu dana sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah), dengan alokasi pada tahun 2017 sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupaiah)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Konsultan Supervisi adalah penyedia jasa yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
8.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9.Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
10.Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
11.Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu pertahun.
12.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mengadakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dianggarkan setiap tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
(2)Alokasi dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan pagu dana sebesar Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah).
(3)Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebagai berikut:
1. a.Tahun 2017 sebesar: Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
2. b.Tahun 2018 sebesar: Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa pemenang pelelangan.
(2)Masa Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) bulan.
(3)Masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.
(4)Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja.

BAB III

KONTRAK KERJA

Pasal 4

(1)Kontrak Pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah dalam bentuk Kontrak Tahun Jamak dan Kontrak Tahun Tunggal.
(2)Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun anggaran.
(3)Kontrak Tahun Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama periode Kontrak Tahun Jamak.
(4)Kontrak untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

(1)Pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak tahun jamak dan tahun tunggal.
(2)Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2017 dan tahun 2018.

Pasal 6

Masa pemeliharaan dimulai sejak tanggal disetujuinya serah terima pertama pekerjaan dan/atau sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ruas jalan Provinsi.
(2)Pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi.
(3)Pengawasan oleh Konsultan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama masa pelaksanaan fisik pekerjaan dan/atau sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
(4)Konsultan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kontrak tahun jamak.
(1)Kepala Dinas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 9

Apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan maka dana dimaksud dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya selama periode waktu Kontrak Tahun Jamak berjalan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…