DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Terdiri dari 8 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk meningkatkan sistem kearsipan serta menunjang pelaksanaan penyusutan/pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu adanya pengaturan Jadwal Retensi Arsip;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6.Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10.Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
11.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang Program Penetapan Jadwal retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi adalah Dinas Perpustakaan dan Kersipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Arsip adalah Naskah–naskah Dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal ataupun berkelompok untuk pelaksanaan tugas.
5.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah suatu daftar yang berisi sekurang – kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu simpannya sebagai Pedoman Penyusutan Arsip dengan keterangan permanen dan musnah.
6.Arsip Aset adalah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7.Jenis/seri adalah unit–unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
8.Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/ seri pada unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
9.Nilai Guna Arsip adalah Nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
10.Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan Arsip baik dengan memindahkan Arsip In Aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan Arsip yang tidak bernilai guna lagi maupun menyerahkan Arsip Statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.Unit Pengolah adalah unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menciptakan dan mengolah Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi dan kegiatan administrasi.
12.Unit Kearsipan adalah Unit organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas Kearsipan baik Struktural maupun Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)JRA di Daerah menganut asas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.
(2)Asas sentralisasi dalam kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3)Asas desentralisasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa penyusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA yang disesuaikan dengan kondisi arsip yang ada di daerah.

Pasal 3

(1)Gubernur berwenang menyelenggarakan pembinaan penyusutan arsip Aset yang meliputi:
1. a.penyempurnaan dan pengembangan system;
2. b.pembinaan pegawai; dan
3. c.pengawasan pelaksanaan penyusutan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

(1)Setiap Unit Kerja/Satuan Kerja di Daerah melaksanakan penyusutan arsip aset.
(2)Setiap arsip aset ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam bentuk JRA.
(3)Terhadap arsip aset yang masih diperlukan dalam pelaksanaan tugas, penyusutannya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)JRA pada Unit Kerja/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Bentuk dan susunan JRA aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kolom nomor;
2. b.jenis/seri arsip;
3. c.jangka waktu simpan;
4. d.Keterangan yang berisi :
  1. 1.musnah;
  2. 2.permanen;
(3)Penyusutan arsip aset meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. a.pengurangan arsip aset dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
2. b.pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna;
3. c.penyerahan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(4)JRA aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyusutan arsip aset Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…