DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBERIAN BEASISWA. Terdiri dari dua Bab Perubahan, dan enam Pasal Perubahan dengan uraian sebagai berikut: Judul Bab VII Penatausahaan dan Penyaluran Beasiswa, Judul Bab IX Monitoring dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan pengelola program Beasiswa yang semula dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggra Barat Tahun 2020 Nomor 11);
11.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 17 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Kepala Biro adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di dan/atau berasal dari Provinsi NTB yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga dan/atau keterangan resmi lainnya yang membutuhkan bantuan pendidikan.
9.Mahasiswa adalah peserta didik yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota se- Provinsi NTB yang belajar pada jenjang pendidikan tinggi.
10.Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
12.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14.Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dan/atau non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri.
15.Beasiswa Khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pada Program Studi Unggulan.
16.Program Studi Unggulan adalah program studi yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan Daerah.
17.Lembaga Mitra adalah lembaga yang bekerjasama dengan Pemerintah NTB untuk menjalankan program Beasiswa.
18.Program pendukung adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan beasiswa.
19.Program Rumah Bahasa adalah program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan beasiswa.
2.Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pelamar/calon penerima dan penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
(3)Penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengelolaan beasiswa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
(1A)Pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Mitra yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.
(3)Dalam pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Biro Kesejahteraan Rakyat dan/atau Lembaga Mitra dapat melaksanakan program pendukung.
(4)Selain program pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilaksanakan program terkait persiapan beasiswa melalui Rumah Bahasa.
(5)Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki Tim Sekretariat paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Anggota.
(6)Biaya pengelolaan beasiswa diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

4.Judul Bab VII diubah sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 11

(1)Penatausahaan beasiswa dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditransfer melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Kesejahteraan Rakyat ke Rekening Penerima dan/atau ke Rekening Kampus dan/atau ke Rekening Lembaga Penyelenggara berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.

6.Judul Bab IX diubah sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1)Dalam pelaksanaan pengelolaan beasiswa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Supervisi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Ketentuan mengenai kriteria prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
(2)Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
(3)Ketentuan mengenai pengelolaan beasiswa dengan pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 4 Januari 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…