DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang eknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aparatur Negara terdiri atas: a. Gubernur; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; c. PNS dan Calon PNS yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; d. PPPK; e. Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; dan f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, termasuk BLUD, Ketua dan Anggota Komisioner KPID dan Komisioner Komisi Informasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menuduki jabatan pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat.
10.Pegawai Tidak Tetap adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
11.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik.
12.Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.PNS dan Calon PNS yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. d.PPPK;
5. e.Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
6. f.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, termasuk BLUD, Ketua dan Anggota Komisioner KPID dan Komisioner Komisi Informasi.
(2)PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk yang diperbantukan pada Lembaga Nonstruktural.
(3)PNS dan Calon PNS yang akan dibayarkan Tunjangan Hari Raya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah yang masih menerima penghasilan pada bulan Maret 2024.
(4)PNS dan Calon PNS yang akan dibayarkan Gaji Ketiga Belas oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah yang masih menerima penghasilan pada bulan Mei 2024.
(5)PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
(2)Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei.
(3)Dalam hal penghasilan bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4)Dalam hal penghasilan bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus Gubernur, PNS dan Calon PNS serta PPPK terdiri atas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan pegawai (TPP) paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(6)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(7)Tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dibayarkan setelah sumber dananya ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening kas daerah.
(8)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(9)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non-Pegawai ASN dibayarkan sebesar Penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(10)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

Pasal 7

(1)Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
1. a.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret.
(2)Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Mei.

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024, tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Mei 2024, tidak dibayarkan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…