DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, yang meliputi meliputi: a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota; b. meningkatkan penjaminan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, dan landasan serta kepastian hukum bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:

a.mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
b.meningkatkan penjaminan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
(2)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sasaran Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(4)Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Tahun 2025.
(5)Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
(6)Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(7)Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pasal 4

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. a.fokus dan sasaran pengawasan umum;
2. b.fokus dan sasaran pengawasan teknis;
3. c.fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
4. d.kinerja rutin pengawasan;
5. e.pengawasan prioritas nasional dan daerah.
(2)Fokus dan sasaran Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2025.
(2)Program kerja pengawasan Tahun 2025 lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3)Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 6

(1)Inspektorat Provinsi melaporkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi yang dilakukan kepada Gubernur.
(2)Gubernur melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
(2)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(3)Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan atas pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…