DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112 Tahun 2022

Nomor: 112
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi. Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi: a. Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; b. Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;c. Komisi Irigasi; d. kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi; e. sistem informasi Irigasi; f. perizinan; g. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Irigasi; h. insentif dan disinsentif; dan i. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
13.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 142); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
6.Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah perangkat pemerintah daerah yang membidangi Irigasi, komisi Irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air.
7.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah KPI yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
8.Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
9.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
10.Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Tradisional adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani seperti Subak, Pekasih, Malar, So Oi, dan Punggawa.
11.Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan Irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan Irigasi.
12.Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
13.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
14.Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
15.Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah kelembagaan koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
16.Insentif adalah perangkat untuk mendorong dan/atau memberikan rangsangan terhadap kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
17.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi dan/atau mengurangi kegiatan yang menghambat pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
b.Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;
c.Komisi Irigasi;
d.kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
e.sistem informasi Irigasi;
f.perizinan;
g.pengendalian dan pengawasan pengelolaan Irigasi;
h.insentif dan disinsentif; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENENTUAN GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

(1)Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi bertujuan untuk melakukan pengamanan jaringan Irigasi.
(2)Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengukur dari sisi terluar jaringan Irigasi; dan
2. b.berdasarkan karakteristik saluran.
(3)Pengukuran dari sisi terluar jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.saluran suplesi/penghubung;
2. b.saluran primer;
3. c.saluran sekunder; dan
4. d.saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
(4)Karakteristik saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.saluran Irigasi bertanggul;
2. b.saluran Irigasi tidak bertanggul; dan
3. c.saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
(5)Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota; atau
2. b.daerah Irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha.
(6)Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 4

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran Irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4)huruf a, yaitu:
1. a.paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
2. b.paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
3. c.paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter; atau
4. d.paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 3 (tiga) meter.

Pasal 5

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran Irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yaitu:

a.paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
b.paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
c.paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter; atau
d.paling sedikit berjarak 4 (empat) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 5 (lima) meter.

Pasal 6

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, yaitu:

a.paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
b.paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
c.paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter; atau
d.paling sedikit sama dengan ketinggian tebing dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 3 (tiga) meter.

BAB III

EVALUASI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
(2)Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan untuk:
1. a.mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
2. b.mengkaji kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
3. c.merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi.
(3)Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi Irigasi.

Pasal 8

(1)Perangkat daerah yang membidangi Irigasi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan kementerian yang membidangi irigasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan bagi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi pada tahun berikutnya.

BAB IV

KOMISI IRIGASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membentuk Komisi Irigasi Provinsi dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi.
(2)Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
(2)Masa kerja Komisi Irigasi Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(3)Wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi meliputi daerah Irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah Irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
2. b.daerah Irigasi strategis nasional dan daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas pembantuankan maupun yang belum ditugas pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 11

(1)Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, yaitu:
1. a.merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
2. b.merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
3. c.merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. d.merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
5. e.merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
6. f.memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;
7. g.memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
8. h.memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. i.membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
10. j.memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi;
11. k.memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
12. l.melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
(2)Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yaitu:
1. a.mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
2. b.merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
3. c.merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
4. d.merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
5. e.merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
6. f.memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
7. g.memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
8. h.memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. i.membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
10. j.memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi;
11. k.memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
12. l.melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…