DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Perubahan pada Pasal 1 terkait definisi, Pasal 3 terkait Kriteria Pemberian Hibah, Pasal 4 terkait Subjek yang dapat diberikan hibah, Pasal 5 penambahan hibah kepada pemerintah pusat dan daerah, Pasal 6 terkait hibah kepada badan dan lembaga, Pasal 7 terkait Usulan dan evaluasi hibah, Pasal 10 terkait hibah berupa uang dan barang, Pasal 13 terkait NPHD, Pasal 15 terkait Persyaratan Pencairan Hibah, Pasal 15 A dan B terkait Pencairan dan Penyerahan HIbah, Pasal 22 terkait Bantuan Sosial, Pasal 28 terkait Permohonan Bantuan Sosial, Pasal 46 terkait Pengecualian Pengesahan Badan Hukum,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
11.Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hiban dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 13);
12.Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hiban dan Bantuan Sosial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 42), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 17 dihapus, angka 8, angka 9 dan angka 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
14.Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPKD.
15.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Peangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17.Dihapus.
18.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
20.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
24.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
27.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
28.Badan adalah sekumpulan orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah.
29.Lembaga adalah organisasi yang didirikan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan.
30.Surat keterangan terdaftar adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh SKPD/Instansi berwenang yang menyatakan bahwa lembaga, badan/organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang atau jasa.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(5)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. c.Memenuhi persyaratan penerima hibah;
4. d.Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(6)Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(7)Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Gubernur.
(8)Pengalokasian belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar satuan harga daerah yang sudah ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah daerah lainnya;
c.Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
d.Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dihapus
(5)Dihapus (5a) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada badan dan lembaga :
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur lebih lanjut oleh SKPD terkait.

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (2a) dan ayat (3) dengan persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. c.Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
4. d.Surat keterangan terdaftar atau pengesahan atau penetapan.
(2a)Dikecualikan dari ayat (2) huruf e terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)Dihapus
(4)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
(2)Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(3)Format evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Evaluasi yang dilakukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
1. a.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
2. b.Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Baratuntuk urusan kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, bidang irigasi, bidang perumahan dan tata ruang;
4. d.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan lingkungan hidup dan penelitian;
5. e.Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan keagamaan dan peribadatan;
7. g.Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kesejahteraan sosial;
8. h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Baratuntuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
9. i.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
10. j.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kebudayaan dan pariwisata;
11. k.Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan;
12. l.Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
13. m.Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perusahaan daerah;
14. n.Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan ketahanan pangan;
15. o.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. p.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perpustakaan;
17. q.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan pertanian;
18. r.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan peternakan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kelautan dan perikanan;
20. t.Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan kehutanan;
21. u.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan komunikasi dan informatika;
22. v.Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan energi dan sumberdaya mineral;
23. w.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan ilmu pengetahuan dan teknologi;
24. x.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan hukum dan hak asasi manusia;
25. y.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk urusan perindustrian dan perdagangan;
26. z.Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(5)Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB dan Kepala BPKAD Provinsi NTB.
(6)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(7)Dihapus
(8)Format Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD dapat membentuk Tim Evaluasi.
(10)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD menyusun pedoman evaluasi.

7.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
(3)Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  1. 8.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
(2)Gubernur mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.
(3)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
1. a.pemberi dan penerima hibah;
2. b.tujuan pemberian hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara pembayaran yang mencantumkan nomor rekening penerima hibah dan besaran/jumlah uang yang dihibahkan;
6. f.tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
7. g.tata cara pelaporan hibah.
  1. 9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Persyaratan pencairan hibah berupa uang sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan;
2. b.Usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima hibah;
3. c.Fotokopi rekening bank umum yang masih aktif
4. d.Persetujuan pemakaian rekening bank oleh Menteri Keuangan untuk hibah kepada pemerintah pusat;
5. e.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
6. f.kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
7. g.Berita Acara Pembayaran;
8. h.pakta integritas;
9. i.Surat pernyataan tanggung jawab;
10. j.Surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini;
11. k.Surat keterangan domisili badan/lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya;dan
12. l.Fotokopi KTP ketua atau sebutan lainnya.
(2)Pencairan hibah berupa barang dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
(3)Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
(4)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.
(5)Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

10.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1)Pencairan belanja hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
(2)Untuk belanja hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…