DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, TERDIRI DARI 2 PASAL, DENGAN MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: 1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 19 diubah dan ditambah 7 (tujuh) angka yakni angka 22 sampai dengan angka 27; 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a); 3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4); 4.Ketentuan Pasal 10 huruf a; 5. Ketentuan Pasal 11A ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5),; 6. Ketentuan Pasal 14 diubah; 7.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah; 8.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a); 9.Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5),;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dimaksud guna optimalisasi penggunaan daftar hadir berbasis elektronik di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 19 diubah dan ditambah 7 (tujuh) angka yakni angka 22 sampai dengan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat Provinsi NTB.
2.Gubernur Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Gubernur NTB adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Kehadiran Pegawai adalah kehadiran Pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik (fingerprint system) maupun secara manual.
8.Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.
11.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada Pegawai untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri.
12.Pencatatan adalah Perekaman data dengan menggunakan bantuan teknologi informasi yang tersambung dengan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).
13.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan ijin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
14.Tata Tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila dilanggar mendapatkan sanksi (hukuman).
15.Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16.Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
18.Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
19.Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
20.Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinin unit organisasi pada Perangkat Daerah.
21.Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
22.Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
23.Perekaman/merekam adalah proses mencatat, menyalin, memindahkan gambar, suara, tulisan kedalam format rekaman dan disimpan dalam suatu media penyimpanan.
24.Registrasi adalah pencatatan atau pendaftaran daftar kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh penanggungjawab daftar hadir.
25.Penanggung jawab sistem Daftar Hadir Elektronik adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26.Daftar Hadir Elektronik adalah sistem elektronik yang digunakan untuk menangkap, merekam dan mengelola data kehadiran melalui identifikasi sidik jari, wajah, iris mata dan sejenisnya yang bersifat identik yang dapat membuktikan kehadiran seorang PNS.
27.Daftar Hadir Elektronik Terintegrasi adalah sistem daftar elektronik yang dapat menghubungkan dan mengelola berbagai daftar hadir elektronik yang terpisah di setiap Perangkat Daerah sehingga data dan informasinya dapat dikelola secara terpusat pada suatu server.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Hari Kerja berlangsung selama 5 (lima) hari mulai hari Senin s.d hari Jum’at.
(2)Jumlah jam kerja efektif hari Senin sampai dengan hari Jum’at selama 37,5 jam perminggu diluar waktu istirahat dan olahraga.
(3)Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja mulai Pukul 07.30 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita; b.hari Jum’at jam kerja Pukul 07.30 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
(4)Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan harus melaksanakan jam kerja berpola shift (pagi, siang, sore, malam).
(4a)Dalam hal PNS/CPNS/PTT yang berugas di daerah tertentu yang tidak terjangkau akses jaringan daftar hadir elektronik menggunakan absensi manual.
(5)Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

3.Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kegiatan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 07.30 di masing-masing Perangkat Daerah.
(2)Setiap hari Jum’at pada minggu pertama dan minggu ketiga, dilaksanakan kegiatan Imtaq s.d pukul 08.30 Wita.
(3)Kegiatan olahraga dilaksanakan pada hari Jum’at minggu kedua dan minggu keempat di masing-masing Perangkat Daerah mulai pukul 06.30 Wita s.d pukul 07.30. Wita.
(4)Untuk Imtaq dan olahraga dibuatkan daftar hadir khusus secara manual.

4.Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Jam istirahat PNS berlaku sebagai berikut :

a.Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.30 Wita sampai dengan Pukul 13.30 Wita.
b.Hari Jum’at mulai 11.30 Wita s.d pukul 13.30 Wita.
1. 5.Ketentuan Pasal 11A ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada:
1. a.acara resmi tertentu diluar hari kerja;
2. b.kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau
3. c.sesuai dengan ketentuan acara.
(2)Model Pakaian Dinas PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pakaian Imtaq bernuansa putih bagi yang muslim digunakan pada hari Jum’at sebagai perwujudan kearifan lokal Nusa Tenggara Barat sesuai Visi Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.
(4)Penggunaan bawahan pakaian Imtaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan menggunakan bahan dasar jeans dan sejenisnya serta bagi perempuan dilarang menggunakan celana panjang, dan untuk non muslim dapat menyesuaikan.
(5)Penggunaan PDH Batik/Tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bawahannya bukan berbahan dasar kain jeans dan/atau yang sejenisnya.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk pejabat yang membidangi kepegawaian dan petugas pelaksana teknis sebagai operator daftar hadir elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengisian Daftar Hadir elektronik dan dikoordinir oleh BKD Provinsi NTB.
(2)Tugas penanggungjawab daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan registrasi, perekaman, dan pemutahiran daftar kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada data base mesin daftar hadir elektronik.
2. b.melaksanakan penatausahaan dan verifikasi harian daftar elektronik dengan toleransi waktu 1 (satu) jam setelah jam kerja berakhir ;
3. c.melaksanakan penatausahaan dan verifikasi laporan dan menerima klarifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik;
4. d.menyampaikan laporan hasil verifikasi daftar hadir elektonik kepada BKD selaku penanggungjawab sistem daftar hadir setiap minggu;
5. e.menjaga operasional mesin daftar hadir elektonik dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektonik dengan BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
6. f.menyediakan daftar hadir manual sebagai pendukung daftar hadir elektronik jika dipandang perlu.
  1. 7.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap PNS/CPNS dan PTT wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik.
(2)Pengisian daftar hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada saat masuk kerja mulai Pukul 07.30 dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.mengisi daftar hadir pada pukul 07.00 s/d 07.30 Wita dikategorikan masuk kerja tepat waktu; dan
  2. 2.mengisi daftar hadir diatas pukul 07.30 Wita dikategorikan masuk kerja tidak tepat waktu.
2. b.pada saat pulang kerja pada Pukul 16.00 Wita untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan Pukul 17.00 Wita untuk hari Jum’at, dengan kategori sebagai berikut:
  1. 1.mengisi daftar hadir sebelum pukul 16.00 Wita untuk hari Senin s.d Kamis dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu;
  2. 2.mengisi daftar hadir sebelum pukul 17.00 Wita untuk hari Jum’at dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu;
  3. 3.mengisi daftar hadir diatas pukul 16.00 Wita untuk hari Senin s.d Kamis dikategorikan pulang kerja tepat waktu; dan
  4. 4.mengisi daftar hadir diatas pukul 17.00 Wita untuk hari Jum’at dikategorikan pulang kerja tepat waktu.
(3)Terhadap Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan harus melaksanakan daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan pola shift jam kerja Perangkat Daerah pelaksana.

8.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Izin yang dapat diberikan kepada PNS meliputi:
1. a.izin terlambat masuk kantor;
2. b.izin pulang sebelum waktunya;
3. c.Ijin keluar kantor karena ada kepentingan lainnya dan/atau dispensasi bagi PNS dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
4. d.izin tidak masuk kantor dibuktikan dengan surat.
(2)Apabila atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka izin diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan unit kerja.
(3)Apabila ada kepentingan yang sangat mendesak surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara lisan kepada atasannya dan/atau pejabat di lingkunngan unit kerjanya.
(3a)Bagi PNS/CPNS/PTT yang tidak masuk kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena cuti, izin, sakit, melakukan tugas dinas, perjalanan dinas, mengikuti diklat atau tugas belajar, dibebaskan dari kewajiban mengisi daftar hadir elektronik maupun manual.
(4)Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9.Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
(2)Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
(3)Selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), berdasarkan indikator penilaian yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3a)Pelaksanaan pemotongan terhadap Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah ditetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
(4)Setiap pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satpol PP, Kepala Biro Organisasi Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(5)Penetapan Keputusan Gubernur tentang pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan BKD dan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 10 Mei 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 10 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAINIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…