DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026. Peraturan ini sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan organisasi Kepemudaan serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya. Pergub ini mengatur Koordinasi Strategis Lintas Sektor Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan terdiri dari: a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, program, kegiatan, dan rincian output; c. indikator; d. baseline; e. target; dan f. Perangkat Daerah/lembaga pelaksana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 146);
7.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);
8.Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 30); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/lembaga lainnya sesuai dengan kewenangannya.
8.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Pemerintah Daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan organisasi Kepemudaan serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan koordinasi lintas sektoral di lingkup Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Kepemudaan; dan
b.mewujudkan pemuda Nusa Tenggara Barat yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

(1)Gubernur mengoordinaskan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
(2)Koordinasi strategis lintas sektor RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda; dan
2. b.kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayata (2) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
b.peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
c.peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
d.peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
e.peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
f.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
g.peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus / acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
b.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
c.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
d.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
e.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
g.peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
h.pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dilaksanakan melalui RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
2. b.domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, program, kegiatan, dan rincian output;
3. c.indikator;
4. d.baseline;
5. e.target; dan
6. f.Perangkat Daerah/lembaga pelaksana.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Unsur keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.Instansi Vertikal; dan
3. c.Akademisi.
(3)Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
(3)Keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

(1)Hubungan kerja internal Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
(2)Hubungan kerja antara Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Provinsi dan Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
(3)Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.
(6)Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada ketua tim pelaksana pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…