DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam pergub ini diatur mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan dilakukan pada pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 10, pasal 11, padal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 18, pasal 20, pasal 23, Lampiran I dan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban Belanja Pekerjaan Tahun 2024, dan Belanja Perangkat Daerah yang bersifat wajib mengikat dan mendesak terkait Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.186.029.254.375,00 (enam triliun seratus delapan puluh enam miliar dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.513.229.453.125,00 (dua triliun lima ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.614.946.536.878,00 (satu triliun enam ratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.290.355.770,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.670.237.167,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.322.323.310,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.462.698.664.000,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.459.733.189.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.965.475.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sebingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.218.179.229.286,00 (enam triliun dua ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp4.643.935.897.735,00 (empat triliun enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.490.695.414.052,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.991.345.401.384,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.956.621.056,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.393.961.243,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.544.500.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

6.Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp406.948.417.001,00 (empat ratus enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu satu rupiah), terdiri dari:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.408.311.227,00 (dua ratus enam puluh dua miliar empat ratus delapan juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.836.193.674,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.698.350.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.995.562.100,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah).

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp370.848.104.219,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp796.446.810.331,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp795.763.310.331,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp683.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp32.149.974.991,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp154.948.700.903,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus tiga rupiah), merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…