DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017; TERDIRI DARI V BAB DAN 16 PASAL, DAN MENGATUR TENTANG: 1. KETENTUAN UMUM; 2.PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB; 3. KETENTUAN LAIN-LAIN 4. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);
9.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 161); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
10.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11.Alat-alat berat dan Alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14.Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15.Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
16.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17.Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18.Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
19.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
20.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Jenis Kendaraan Bermotor dikelompokkan :

a.Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-alat Berat dan Alat-Alat Besar;
b.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-alat Besar.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
c.mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
d.mobil roda tiga;
e.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

(1)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN- KB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.mini bus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
5. e.blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
6. f.pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
7. g.mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh lima);
8. h.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
9. i.light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
10. j.truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
(3)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 8

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Kendaraan bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual, dasar pengenaan BBN-KB, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tambahan atau selisih nilai jual setelah ubah bentuk dengan bentuk dasar.
(4)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
(2)Dasar pengenaan tambahan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
(3)Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. b.mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. c.mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
4. d.mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum; dan
2. b.tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum; dan
2. b.tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
(3)Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 11

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
(3)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
(4)Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…