DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Kebijakan, Program, dan Kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan, Fasilitas Pembangunan ketahanan keluarga, Peras Serta Masyarakat, Pembentukan Tim pembina pembangunan ketahanan keluarga dan motivator ketahanan keluarga, Penyelenggarakan dan Fasilitas pembentukan sistem Informasi pembangunan ketahanan keluarga, pemberian dukungan, Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 10);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 14);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8);
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fısik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya nutuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidupharmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahirdan batin.
10.Motivator Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disingkat Motekar, adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkankualitas hidupnya agar lebih baik.
11.Pemberdayaan Keluarga adalah suatu proses internal maupun eksternal keluarga dengan dilandasi nilai kearifan budaya danagama melalui pola saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh, untuk meningkatnya kualitas keluarga.
12.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada komitmen global serta target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana strategis Daerah Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
(2)Perencanaan jangka panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
(3)Perencanaan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pasal 3

(1)Dinas menyusun kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas dan perangkat daerah terkait lainnya.
(3)Dalam menyusun kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perguruan Tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan organisası kemasyarakatan.

Pasal 4

(1)Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup dimensi:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dengan variabel:
  1. 1.landasan legalitas perkawinan dan kelahiran;
  2. 2.keutuhan keluarga.
2. b.ketahanan fisik, dengan variabel:
  1. 1.kecukupan pangan dan gizi;
  2. 2.kesehatan keluarga; dan
  3. 3.ketersediaan tempat/ lokasi tetap untuk tidur. C. ketahanan ekonomi, dengan variabel:
  4. 1.kepemilikan rumah;
  5. 2.pendapatan keluarga;
  6. 3.pembiayaan pendidikan anak; dan
  7. 4.jaminan keuangan keluarga.
3. d.ketahanan sosial psikologi, dengan varibel:
  1. 1.keharmonisan keluarga; dan
  2. 2.kepatuhan terhadap hukum.
4. e.ketahanan sosial budaya, dengan variabel;
  1. 1.ketaatan beragama;
  2. 2.keeratan sosial; dan
  3. 3.kepedulian sosial.
(2)Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir 8 (delapan) fungsi keluarga, sebagai berikut:
1. a.Fungsi Agama;
2. b.Fungsi sosial budaya;
3. c.Fungsi cinta dan kasih sayang;
4. d.Fungsi perlindungan;
5. e.Fungsi Reproduksi;
6. f.Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. g.Fungsi Ekonomi; dan
8. h.Fungsi lingkungan.

Pasal 5

(1)Dinas menyusun kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk melaksanakan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Petunjuk Teknis.
(3)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(4)Pelaksanaan Kegiatan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dalam Rencana Kerja Dinas.

Pasal 6

(1)Kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
(2)Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 7

(1)Dinas melalui Tim Pembina melaksanakan fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
(2)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya:
1. a.Peningkatan Komponen Landasan Legalitas didukung dengan beberapa program, yaitu: 1) pelayanan Calon Pengantin; 2) penataan Administrasi Kependudukan; 3) PUG dan anak; 4) peningkatan Pelayanan Keagamaan; 5) Keluarga Berencana; 6) promosi kesehatan ibu, bayi dan anak; 7) pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; dan 8) pelayanan KB masyarakat.
2. b.Peningkatan komponen ketahanan Fisik didukung dengan program yaitu : 1) perbaikan gizi masyarakat; 2) pengembangan perumahan; 3) Promkes dan pemberdayaan masyarakat; 4) pencegahan dan penanggulangan penyakit; 5) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 6) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan 7) perencanaan sosial budaya.
3. c.Peningkatan Komponen Ketahanan Ekonomi didukung dengan beberapa program yaitu: 1) pengembangan Perumahan; 2) peran serta dan kesetaraan gender; 3) pengambangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 4) peningkatan kelembagaan koperasi; 5) peningkatan ketahanan Pangan; 6) peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan; 7) pengembangan budi daya perikanan;. 8) pengembangan dan budidaya perikanan tangkap; 9) peningkatan produksi pertanian/perkebunan;. 10) pembinaan pedagang kakilima dan asongan;. 11) peningkatan penerapan teknologi peternakan;. 12) pengembangan Industri kecil dan menengah;. 13) pengembangan sentra industri potensial; 14) peningkatan mutu dan pengembangan komoditi unggulan daerah;. 15) peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;. 16) peranserta dan setaraan gender; 17) peruasan dan pengembangan kesempatan kerja;. 18) peningkatan pemasaran hasil produk pertanian;. 19) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 20) pengembangan budidaya perikanan; 21) pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; 22) rehabilitasi kerjasama dan perhutanan sosial; 23) pembinaan SMA; 24) pembinaan SMK; 25) pelayanan pendidikan; 26) peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS; 27) peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri; dan 28) yankes penduduk miskin.
4. d.Peningkatan komponen Ketahanan Sosial Psikologis didukung dengan beberapa program yaitu: 1) peningkatan kualitas perlindungan perempuan; 2) pemberdayaan pakir miskin KAT dan PMKS lainnya; 3) pelayanan rehabilitasi kesejahtraan sosial; 4) pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5) Jaminan sosial; dan 6) bantun hukum dan HAM.
5. e.Peningkatan Komponen Ketahanan Sosial Budaya didukung dengan beberapa program yaitu: 1) peningkatan pelayanan keagamaan; 2) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 3) Peningkatan lingkungan; 4) peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; dan 5) pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
(3)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
(4)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendataan, pemetaan program;
2. b.pembinaan, bimbingan, dan supervisi;
3. c.sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
4. d.pendidikan dan pelatihan;
5. e.pemberian bantuan;dan
6. f.Monitoring, evaluasi,supervisi dan pelaporan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Kelııarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, Desa atau Kelurahan, Dusun, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
(3)Peran serta masyarakat dilakukan melalui pembinaan dengan melibatkan institusi pelayanan dasar seperti PAUD, Posyandu dan lembaga lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DAN MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA

Pasal 9

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah dibentuk Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Kepala Perangkat Daerah dan Eselon III/eselon IV terkait pada Dinas;
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB;
  2. 2.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB;
  3. 3.Dinas Sosial Provinsi NTB;
  4. 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
  5. 5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
  6. 6.Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
  7. 7.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi NTB;
  8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB;
  9. 9.Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB;
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi NTB;
  11. 11.Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
  12. 12.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB;
  13. 13.Dinas Perdagangan Provinsi NTB;
  14. 14.Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB;
  15. 15.Dinas Peternakan Provinsi NTB;
  16. 16.Dinas Perkebunan Provinsi NTB;
  17. 17.Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB;
  18. 18.Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB;
  19. 19.Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB;
  20. 20.Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB;
  21. 21.Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB;
  22. 22.Biro Organisasi Setda Provinsi NTB; dan
  23. 23.Biro Hukum Setda Provinsi NTB.
2. b.unsur instansi Vertikal terkait, terdiri atas:
  1. 1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. 2.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  3. 3.Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  4. 4.Badan Narkotika Nasional.
3. c.unsur lembaga pendidikan;
4. d.organisasi keagamaan;
5. e.organisasi profesi;
6. f.Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat;
7. g.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
8. h.Badan Koordinasi Organisasi Wanita;
9. i.Perbankkan :
  1. 1.Bank Indonesia; dan
  2. 2.Bank NTB Syairah.
10. f.Organisasi wanita lainya.

Pasal 10

(1)Tim Pembina Dalam Rangka Pelaksanaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi membentuk Motivator Ketahanan Keluarga
(2)Motivator Ketahanan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi sebagai berikut:

1.berdomisili di wilayah Daerah Provinsi;
2.memiliki kepedulian terhadap pembangunan ketahanan keluarga;
3.memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
4.tidak sedang bermasalah hukum.

(3)Dalam rangka pemilihan personil Motekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Panitia seleksi.

BAB VI

PENYELENGARAAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 11

(1)Dinas melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi mengenai tingkat Ketahanan Keluarga di Daerah Provinsi, yang meliputi 5 (lima) dimensi Ketahanan Keluarga sebagai berikut:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b.ketahanan fısik;
2. c.ketahanan ekonomi;
3. d.ketahanan sosial-psikologi; dan
4. e.ketahanan sosial budaya.
(3)Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan system informasi sejenis yang sudah ada.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…