menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor134);
7.Peraturan Gubernur Nomor 48 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 48); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf d angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Susunan Organisasi Biro Pemerintahan, terdiri dari:
a.Kepala Biro;
b.Bagian Bina Pertanahan, terdiri atas:
1.Sub Bagian Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
2.Sub Bagian Fasilitasi Tanah Bermasalah; dan
3.Sub Bagian Tata Usaha.
c.Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas:
1.Sub Bagian Penataan Daerah;
2.Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD; dan
3.Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Daerah.
d.Bagian Bina Administrasi Kewilayahan, terdiri atas:
1.Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
2.Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan Kebencanaan; dan
3.Sub Bagian Fasilitasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana diubah tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rincian tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana diubah tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Susunan Organisasi Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdiri dari:
a.Kepala Biro;
b.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
1.Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2.Sub Bagian Pembinaan, Pelaporan dan Informasi;
3.Sub Bagian Pengadaan;
c.Bagian Administrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1.Sub Bagian Pembangunan Ekonomi;
2.Sub Bagian Pembangunan Sosial Budaya; dan
3.Sub Bagian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.
d.Bagian Administrasi Pembangunan Infrasrtuktur dan Tata Ruang, terdiri atas:
1.Sub Bagian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2.Sub Bagian Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
3.Sub Bagian Pembangunan Perhubungan dan Tata Ruang.
e.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur Organisasi Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rincian tugas dan fungsi Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana diubah tercantum dalam Lampiran IIe yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3.Lampiran Ia, Lampiran 1e, Lampiran IIa dan Lampiran IIe diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135