DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 37) diubah sebagai berikut; 1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka angka 11, angka 12, dan angka 16 sampai dengan angka 24 diubah 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e dan ayat (5) diubah; 4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B; 5. Ketentuan Pasal 7 diubah; 6.Ketentuan Pasal 17 diubah; 7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan/penyesuaian dimaksud terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12) ;
17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11);
18.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 136);
19.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 37) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 8, angka angka 11, angka 12, dan angka 16 sampai dengan angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
12.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, selain Bendahara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
18.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. 5
19.Pihak yang merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
20.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
21.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
22.Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
23.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
24.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
25.Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
26.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
27.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
28.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
29.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
30.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
31.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah. 6
32.TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
33.TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
34.Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
35.Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
36.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
37.Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
38.Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
39.Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
40.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
41.Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
42.Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengajukan 7 keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
43.Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.
44.Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
45.Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
46.Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
47.Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
48.Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
49.Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
50.Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
51.Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
52.Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah didukung bukti setor.
53.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
54.Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/ Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah. 8
55.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
56.Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
57.Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2)Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(3)TP diberlakukan terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
1. a.tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang dalam pengurusannya;
2. b.membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
3. c.tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
4. d.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
5. e.menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/ menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
1. a.merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3. c.menaikkan harga, mengubah kualitas;
4. d.meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan/atau
5. e.meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan. 9
(5)TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
1. a.tidak menepati janji atau kontrak;
2. b.pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
3. c.penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
(2)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua : Inspektur;
3. c.Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. d.Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB;
  1. 2.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.
(4)Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
(5)Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
(6)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Gubernur selaku PPKD, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintahan Daerah. 10
(2)Kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku BUD untuk kerugian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(3)Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 4B

(1)Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKD.
(2)TPKD melakukan Pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(3)Dalam Pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang :
1. a.menyusun kronologis kerugian daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
3. c.menghitung jumlah kerugian daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri sipil bendahara, bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
(4)Bukti sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diperoleh melalui :
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)
(5)TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.aparat pengawasan internal pemerintah;
3. c.pemeriksaan badan pemeriksa keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/atau
7. g.pelapor secara tertulis. 11
(2)Kepala satuan organisasi wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kepala satuan organisasi dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Lainnya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi kerugian daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Kepala Perangkat Daerah selaku BUD :
  1. 1.melaporkan kepada Gubernur
  2. 2.memberitahukan kepada BPK untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan perangkat daerah.
2. b.Gubernur memberitahukan kepada BPK untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(5)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Pejabat lainnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
(2)Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
(3)SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
1. a.identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
2. b.perintah untuk mengganti kerugian daerah;
3. c.jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
4. d.cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
5. e.daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
(4)PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

7.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1)Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian 12 Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
(2)Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, Gubernur menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.
(3)Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 16 Februari 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 16 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…