DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan: a. percepatan Vaksinasi COVID-19; b. optimalisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan c. penguatan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19. Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi COVID-19 kepada Masyarakat melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong yang bertujuan untuk: a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 mencapai kekebalan kelompok di Masyarakat (herd immunity); dan c. melindungi Masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B harus mencapai target paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk di Daerah telah di Vaksinasi. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari protokol penanggulangan COVID-19 di Daerah yang bertujuan untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang meliputi kegiatan: a. pemberian informasi zonasi atau peringatan (warning dan fencing); b. pelaksanaan pengawasan (surveillance); c. pengunduhan sertifikat vaksin elektronik; d. pemberian informasi hasil tes COVID-19; dan e. sebagai bukti akses layanan publik. Dalam mengantisipasi lonjakan jumlah kasus COVID-19 Pemerintah Daerah melakukan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang intensive care unit (ICU) serta logistik pendukung. Logistik pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ketersediaan obat-obatan dan oksigen. Pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan: a. sanksi administratif; atau b. sanksi sosial. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; atau e. denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9.Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah badan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 adalah Satgas COVID-19 yang ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas melakukan penanganan terhadap COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
10.Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
11.Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada Masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada Pemerintah.
12.Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
13.Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19.
14.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
15.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
16.Penanggulangan adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
17.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
18.Protokol Penanggulangan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan Penanggulan COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD.
19.Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi memberikan efektifitas terhadap pencegahan penyebaran COVID-19.
20.Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
21.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
22.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23.Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 yang selanjutnya disingkat SKDA- P3 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, ASN, dan pengurus fasilitas umum/fasilitas tempat kerja/fasilitas tempat ibadah atas pelanggaran protokol Penanggulangan COVID-19.
2.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IA dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 1A sampai dengan Pasal 1H, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID-19

Pasal 1A

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan:

a.percepatan Vaksinasi COVID-19;
b.optimalisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan
c.penguatan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19.

Pasal 1B

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi COVID-19 kepada Masyarakat melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong yang bertujuan untuk:
1. a.mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
2. b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 mencapai kekebalan kelompok di Masyarakat (herd immunity); dan
3. c.melindungi Masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
(2)Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan hukum/badan usaha dan/atau pihak terkait.
(3)Penerima vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran/gratis.
(4)Untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1C

(1)Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B harus mencapai target paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk di Daerah telah di Vaksinasi.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 khusus Orang lanjut usia harus mencapai target paling sedikit 60% (enam puluh persen) telah di Vaksinasi.
(3)Ketentuan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) adalah untuk Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin.

Pasal 1D

(1)Apabila pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah melakukan Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan anak usia 11 (sebelas) tahun.
(2)Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma untuk Vaksinasi dosis pertama.

Pasal 1E

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua dilakukan paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Vaksinasi dosis pertama diberikan kepada penerima vaksin. Pasal 1F

(1)Ketentuan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B sampai dengan Pasal 1E dilakukan sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakan upaya pendeteksian dini COVID-19, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan kelengkapan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (STGF) pada laboratorium kesehatan Daerah dan laboratorium lain yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasal 1G
(1)Setiap penerima vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B diberikan surat keterangan Vaksinasi berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat vaksin elektronik.
(2)Sertifikat vaksin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terintegrasi dengan Aplikasi PeduliLindungi.
(3)Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari protokol penanggulangan COVID-19 di Daerah yang bertujuan untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19 secara nasional yang meliputi kegiatan:
1. a.pemberian informasi zonasi atau peringatan (warning dan fencing);
2. b.pelaksanaan pengawasan (surveillance);
3. c.pengunduhan sertifikat vaksin elektronik;
4. d.pemberian informasi hasil tes COVID-19; dan
5. e.sebagai bukti akses layanan publik. Pasal 1H
(1)Dalam mengantisipasi lonjakan jumlah kasus COVID-19 Pemerintah Daerah melakukan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang intensive care unit (ICU) serta logistik pendukung.
(2)Logistik pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ketersediaan obat-obatan dan oksigen.

3.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Subyek pengaturan pengendalian COVID-19 meliputi:
1. a.setiap orang (melakukan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan);
2. b.Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah (menyiapkan sarana dan prasarana meliputi tempat mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, dan menyediakan scan optimal/scan Quick Respon (QR) Code Aplikasi PeduliLindungi bagi karyawan dan pengunjung yang datang);
(2)Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
1. a.setiap orang:
  1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  3. 3.pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
  4. 4.mengurangi mobilitas; dan
  5. 5.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. b.setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah:
  1. 1.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. 2.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  3. 3.upaya identifikasi (penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. 4.upaya pengaturan jaga jarak;
  5. 5.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
  6. 6.menyediakan scan optimal/scan Quick Respon (QR) Code Aplikasi PeduliLindungi.
  7. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan:
1. a.sanksi administratif; atau
2. b.sanksi sosial.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan; atau
5. e.denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3)Setiap orang yang melanggar protokol pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi berupa:
1. a.denda administratif; atau
2. b.sanksi sosial.
(4)Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar protokol pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan; atau
5. e.denda administratif.
(5)Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.
(6)Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan atribut yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c didasarkan pada ketidak patuhan pengurus/pengelola dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah untuk menindaklanjuti arahan dalam teguran lisan dan teguran tertulis.
(2)Selain denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan sanksi penutupan sementara tempat kegiatan dan/atau penutupan tetap tempat kegiatan.

6.Judul BAB IV diubah, dan ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SOSIALISASI, FASILITASI DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Gubernur menugaskan Satgas Penanganan COVID-19 untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait dengan informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan pendekatan 3T (testing, tracing, treatment).
(4)Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 kepada Sat Pol PP atau pejabat yang berwenang.
(5)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengiriman surat/e-mail/layanan pesan singkat dan/atau sarana lain.
(6)Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak laporan diterima.
(7)Selain dapat memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:
1. a.menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan;
2. b.menjaga keamanan lingkungan; dan
3. c.memberikan sosialisasi/menyebarluaskan informasi mengenai Protokol Penanggulangan COVID-19. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 25 Januari 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Di undangkan di Mataram pada tanggal, 25 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…