UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:
a.UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; b) Taman Budaya.
2.Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi; b) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat; c) Balai Pelatihan Kesehatan; d) Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Pengujian Material Kontruksi; b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa; d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;
4.Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”; b) Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”; c) Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”; d) Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”; e) Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”; f) Panti Sosial Bina Karya “Madani”; g) Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; h) Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Latihan Kerja NTB; b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok; c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
6.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Laboratorium Lingkungan; b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA; c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat; d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang; f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh; g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang; h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo; k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi; l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu; n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada; o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh; p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura; q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas; r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
8.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok; b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong; c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram; d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar.
10.Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian; b) Balai Benih Induk Pertanian; c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian; d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan; e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; f) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram; g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima; h) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan.
11.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Balai Inseminasi Buatan; b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner; c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia; d) Balai Pembibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading.
12.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a.Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
b.Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok;
c.Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa.
13.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram; b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung; c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung; d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya; e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong; f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar; g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang; h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu; i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
14.Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah:
Sains, Technologi and Industrial Park.
15.Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah:
Pengelola Destinasi Wisata Unggulan;
16.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perlindungan Perempuan dan Anak.
b.UPTD dan UPTB dengan klasifikasi B, terdiri dari:
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Museum Negeri;
b.dihapus
c.Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah:
Balai Kemasan Produk Daerah;
d.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: