DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur beberapa perubahan, antara lain a. Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp5.053.572.712.445,00 (lima triliun lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); b. Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp838.751.638.326,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); c. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp 160.798.734.824,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan pengalokasian belanja Bantuan Keuangan kepada tiga Provinsi yang terdampak bencana alam, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, penyesuaian belanja bunga dan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok hutang, serta belanja perangkat daerah yang bersifat wajib mengikat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 25) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp5.053.572.712.445,00 (lima triliun lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.484.534.154.396,31 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.398.763.793.049,69 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan koma enam puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.275.372.063,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.670.563.943,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp4.947.580.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp11.791.292.174,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp838.751.638.326,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp836.902.138.326,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.849.500.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp 160.798.734.824,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), merupakan penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

5.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II, dan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana terncantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 10 Desember 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd LALU MUHAMAD IQBAL Diundangkan di Mataram pada tanggal 10 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd LALU M. FAOZAL BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HUBAIDI NIP. 19790607 200501 1 012

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…