DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan RPB yang disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi BAB VII : Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mengingat potensi risiko bencana alam dan dampak yang ditimbulkan maka diperlukan suatu perencanaan yang komperhensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
17.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
18.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1184);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106);
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);
21.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6.Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disingkat BPBD NTB adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

(1)RPB dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya RPB yaitu:
1. a.mewujudkan perencanaan yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana;
2. b.menciptakan sinergitas upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif; dan
3. c.meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

Pasal 3

(1)RPB disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi BAB VII : Penutup

Pasal 4

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali dalam hal:

a.terdapat perubahan kebijakan penanggulangan bencana ditingkat pusat dan/atau daerah; atau
b.terjadi bencana.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan RPB dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
1. a.unsur perangkat daerah yang membidangi urusan:
  1. 1.kebencanaan;
  2. 2.lingkungan hidup dan kehutanan;
  3. 3.energi sumber daya mineral;
  4. 4.kesehatan; dan
  5. 5.perumahan dan permukiman;
2. b.lembaga nonpemerintah yang bergerak dalam bidang kebencanaan; dan
3. c.dunia usaha.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana memedomani RPB sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RPB dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 12 Desember 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd LALU MUHAMAD IQBAL Diundangkan di Mataram pada tanggal 12 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd LALU M. FAOZAL BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HUBAIDI NIP. 19790607 200501 1 012

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…