DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah 3 Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan dan pendamping untuk perjalanan dinas diberikan paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) tujuan kunjungan;
3. c.pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masing-masing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang; 4
4. d.pelaksana SPPD dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari;
5. e.pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
6. f.pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
7. g.melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat
(3)dapat dilakukan setelah mendapatkan perse tujuan Sekretaris Daerah.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal :
1. a.masa reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses;
2. b.masa reses sebagaimana dimaksud padah uruf a dapatditambah paling lama 6 (enam) hari untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau;
3. c.penambahan masa reses sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi;
4. d.perjalanan dinas di pulau Lombok diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
1. a.Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri;
2. b.Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
3. c.Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
4. d.Pimpinan DPRD terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGP2D dan Kepala Kantor Penghubung serta tokoh/anggota masyarakat di dalam negeri;
6. f.Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterbitkan SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, kecuali untuk Sekretaris DPRD mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dengan menyampaikan permakluman kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; f1. Ketua KPID terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KPID; f2. Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP; 5
7. g.Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
8. h.Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD padalingkup SKPD adalah:
1. a.Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD;
2. b.Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 15 Oktober 2018 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 15 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 34 Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Biro Hukum H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H. NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…