DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026. Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak dijabarkan lebih lanjut dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 174);
7.Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 67); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi.
7.Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PPA yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
8.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10.Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak.
11.Pencegahan perkawinan anak adalah segala upaya, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.

Pasal 2

RAD PPA dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Pasal 3

Tujuan RAD PPA dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.Mewujudkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak dalam pembangunan Daerah; dan
b.membangun koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan secara terarah terpadu dan berkelanjutan dalam pencegahan perkawinan anak.

Pasal 4

(1)RAD PPA ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2)RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
(3)Dokumen RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BAB III : PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAB IV : DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISA SITUASI BAB V : ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BAB VI : MATRIK RENCANA AKASI DAERAH BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Keanggotaan Satgas PPA dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. b.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. c.Dinas Sosial;
4. d.Dinas Kesehatan;
5. e.Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik;
6. f.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Dukcapil;
7. g.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. h.Instansi vertikal;
9. i.Lembaga Perliindungan Anak; dan
10. j.Akademisi.
(4)Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA dibantu oleh sekretariat Satgas PPA.
(2)Sekretariat Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi sarana dan prasarana bagi kegiatan Satgas PPA.
(3)Keanggotaan sekretariat Satgas PPA merupakan unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(4)Keanggotaan sekretariat Satgas PPA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(5)Sekretariat Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan Perkawinan Anak.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan RAD PPA di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas PPA.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepda Gubernur melalui Sekretarus Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.

Pasal 9

Pembiayaan RAD PPA bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 Mei 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 3 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…