DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta lembaga kemasyarakatan/non-pemerintahan lainnya, untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor perekonomian, dan lintas sektor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pasca bencana gempa bumi dimaksud, perlu disusun dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi sebagai pedoman kerja bagi semua pihak terkait;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 3 Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun bersama oleh Pemerintah Provinsi dengan tujuh Kabupaten/Kota terdampak yaitu: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala 4 aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pasal 2

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta lembaga kemasyarakatan/non-pemerintahan lainnya, untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor perekonomian, dan lintas sektor.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 memuat arah kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan.
(2)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Lampiran I : Ringkasan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 Lampiran II : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018-2019 Lampiran III : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi NTB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2019 Lampiran IV : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2019 Lampiran V : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2019 Lampiran VI : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kota Mataram Tahun 2018-2019 Lampiran VII : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2019 Lampiran VIII : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2019 5

Pasal 4

(1)Kepala BAPPEDA selaku koordinator perencanaan dan penganggaran Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Kepala BPBD selaku koordinator pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(3)Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Gubernur.
(4)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah lingkup pemerintah provinsi;
2. b.Pemerintah Kota Mataram;
3. c.Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
4. d.Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
5. e.Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
6. f.Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
7. g.Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
8. h.Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
9. i.Lembaga kemasyarakatan/non-pemerintahan lainnya; dan
10. j.Pelaku usaha dan para pihak terkait.

Pasal 5

(1)Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
(3)Tim Pelaksana melalui Kepala BPBD melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi kepada Gubernur.
(4)Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di daerahnya kepada Gubernur.
(5)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi kepada Presiden.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5)dilakukan setiap 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(7)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 6 Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 November 2018 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 2 November 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…