DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2024

Nomor: 35
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026. Dalam rangka koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah terkait; b. instansi vertikal; c. lembaga keagamaan; d. organisasi profesi; dan e. organisasi kemasyarakatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
c.bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penanggulangan Tuberkulosis serta untuk melaksanakan ketentuan dalam

Mengingat

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2026.

BAB I

Pendahuluan BAB II Analisis Situasi Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Barat BAB III Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 BAB IV Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 BAB V Monitoring dan Evaluasi BAB VI Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD Penganggulangan TBC adalah rencana aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit menular yang disebakan oleh Mycobaterium Tuberkulosis yang sudah mengalami resisten/kebal terhadap Obat Anti Tuberkulosis.
8.Terapi Pencegahan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TPT adalah pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi kuman Mycobacterium Tuberkulosis dan berisiko sakit Tuberkulosis.
9.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
10.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
11.Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat Tuberkulosis dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, Lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.
14.Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.
15.Multisektor adalah organisasi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

a.mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC di Daerah; dan
b.mengintegrasikan dan menyelaraskan Penanggulangan TBC di Daerah yang dilaksanakan lintas sektor oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2026

Pasal 4

(1)RAD Penganggulangan TBC disusun dalam bentuk dokumen berdasarkan Strategi Nasional Eliminasi TBC dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RAD Penganggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 5

(1)Dalam rangka koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
(2)Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.instansi vertikal;
3. c.lembaga keagamaan;
4. d.organisasi profesi; dan
5. e.organisasi kemasyarakatan.
(3)Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
(4)Tim Percepatan Penanggulangan TBC memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RAD Penganggulangan TBC.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan percepatan Penanggulangan TBC.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Penanggulangan TBC.

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Percepatan Penanggulangan TBC menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
2. b.menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
3. c.mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
4. d.memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
5. e.membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2024-2026 bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…