DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam pergub ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2019-2023. RAD TPB/SDGs memuat tujuan yang meliputi: a. penghapusan kemiskinan; b. penghapusan kelaparan; c. mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan; d. mewujudkan pendidikan berkualitas; e. kesetaraan gender; f. mewujudkan tersedianya air bersih dan sanitasi layak; g. mewujudkan energi bersih dan terjangkau; h. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak bagi masyarakat; i. membangun infrastruktur yang tangguh dan industry inklusif , serta inovatif; j. penurunan kesenjangan dalam masyarakat; k. mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan; l. mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; m. perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana;5 n. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut; o. pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat; p. mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh;dan q. kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubemur

Menetapkan

menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubemur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2019-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lemabaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TAHUN 2019 - 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
4.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumberdaya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. 4
9.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

a.pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa tenggara Barat dalam menyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
b.sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals.

Pasal 4

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi:

a.penghapusan kemiskinan;
b.penghapusan kelaparan;
c.mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan;
d.mewujudkan pendidikan berkualitas;
e.kesetaraan gender;
f.mewujudkan tersedianya air bersih dan sanitasi layak;
g.mewujudkan energi bersih dan terjangkau;
h.mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak bagi masyarakat;
i.membangun infrastruktur yang tangguh dan industry inklusif , serta inovatif;
j.penurunan kesenjangan dalam masyarakat;
k.mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan;
l.mewujudkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
m.perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana; 5
n.pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut;
o.pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
p.mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh;dan
q.kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Pasal 5

(1)RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di NTB BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BAB V : Penutup

Pasal 6

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan RAD TPB/SDGs dibentuk Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center dan Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).
(2)Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah, Akademisi, lembaga non pemerintah, professional media dan tokoh masyarakat.
(3)Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Dalam rangka percepatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023, Bappeda melalui Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center dan Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB/SDGs. 6

Pasal 8

(1)RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang atau ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2)Kaji ulang atau ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
(3)Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Tahun 2019-2023.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…