DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2023

Nomor: 37
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan pada: 1. Pasal 4 terkait Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB 2. Pasal 5 terkait Tugas Direktur RSUD 3. Pasal 7 terkait struktur Wakil Direktur Umum dan Keuangan 4. Pasal 8 terkait Umum dan Sarana Prasarana 5. Pasal 9 terkait Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada RSUD 6. Pasal 10a terkait Bagian Hukum dan Kehumasan 7. Pasal 30 terkait Jabatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena telah diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Rumah Sakit Umum Kelas A;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/ XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi RSUD Provinsi NTB, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
  1. 1.Bagian Umum dan Sarana Prasarana;
  2. 2.Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
  3. 3.Bagian Keuangan; dan
  4. 4.Bagian Hukum dan Kehumasan;
3. c.Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Pelayanan;
  2. 2.Bidang Penunjang; dan
  3. 3.Bidang Keperawatan;
4. d.Wakil Direktur SDM dan Diklat, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Sumber Daya Manusia;
  2. 2.Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
  3. 3.Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan;
5. e.Dewan Pengawas;
6. f.Satuan Pemeriksa Internal;
7. g.Komite;
8. h.Kelompok Staf Medis;
9. i.Instalasi; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk menyediakan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur RSUD Provinsi NTB ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur RSUD Provinsi NTB memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pejabat pengelola keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, direktur RSUD Provinsi NTB melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Direktur RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Provinsi NTB.
(7)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), direktur RSUD Provinsi NTB melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan.
(8)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(9)Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
(10)Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan melalui ketentuan:
1. a.direktur RSUD Provinsi NTB dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan;
2. b.direktur RSUD Provinsi NTB memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
3. c.direktur RSUD Provinsi NTB memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
1. a.penetapan kebijakan usulan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan serta pengembangan Rumah Sakit;
2. b.penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum, administrasi dan keuangan, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan, pelayanan pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. c.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
4. d.pembinaan, pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia lingkungan Rumah Sakit;
5. e.pengawasan, pengendalian kegiatan RSUD Provinsi NTB;
6. f.Pelaksanaan administrasi RSUD Provinsi NTB; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
1. a.Bagian Umum dan Sarana Prasarana;
2. b.Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
3. c.Bagian Keuangan; dan
4. d.Bagian Hukum dan Kehumasan.
(2)Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Provinsi NTB.

4.Judul Bagian Ketiga dan ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bagian Umum dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan penatausahaan, kearsipan dan sarana prasarana Rumah Sakit.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Sarana Prasarana pada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
1. a.menyusun rencana/program kerja penyelenggaraan administrasi umum, kerumahtanggan dan sarana prasarana;
2. b.perumusan kebijakan, perencanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, tata kearsipan dan sarana prasarana;
3. c.mengkoordinasikan, perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan rumah sakit
4. d.penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan rumah sakit;
5. e.pengawasan dan pengendalian aset rumahsakit; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan, melaksanakan pengembangan RSUD Provinsi NTB serta mengadakan advokasi hukum dan perundang-undangan serta kegiatan kemitraan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
1. a.mengkoordinasi penyusunan rencana/program kerja dan kebutuhan RSUD Provinsi NTB;
2. b.mengkoordinir dan melaksanakan perencanaan penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan, pengembangan RSUD Provinsi NTB;
3. c.mengkoordinir penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan kegiatan;
4. d.mengkoordinir penyusunan dan analisis rencana kerja dan anggaran RSUD Provinsi NTB;
5. e.mengkoordinir penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Indikator Kinerja Utana (IKU);
6. f.memantau dan mengawasi kegiatanperencanaan dan pengembangan;
7. g.mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bagian perencanaan dan pengembangan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 6.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Bagian Hukum dan Kehumasan mempunyai tugas melakukan perencanaan, membina bidang etik dan hukum rumah sakit, mengkoordinasikan pelaksanaan kehumasan dan pemasaran Rumah Sakit.
(2)Dalam melaksanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Kehumasan pada RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana/program kerja kegiatan bagian Hukum dan Kehumasan;
2. b.merumuskan penyusunan peraturan dasar rumah sakit dan etika Rumah Sakit;
3. c.mengkoordinir pelaksanaan advokasi hukum dan perundang-undangan serta kegiatan kemitraan;
4. d.mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerjasama pada promosi dan publikasi ;
5. e.mengkoordinir pengembangan pelayanan melalui kerjasama operasional dengan lembaga formal/non formal, nasional dan/atau internasional;
6. f.pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah rumah sakit; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 7.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Direktur RSUD Provinsi NTB Kelas A merupakan Jabatan Eselon II/a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Provinsi NTB merupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
(4)Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada RSUD Provinsi NTB, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

8.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 10 Mei 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 10 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…