DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. terdiri dari 12 Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun l958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 17);
10.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 48). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menuduki jabatan pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menuduki jabatan pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
12.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaaan keuangan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik.
13.Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Pejabat Negara di daerah;
2. b.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. c.PNS dan Calon PNS yang bekerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. d.PPPK;
5. e.Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Gubernur selaku Pembina Kepegawaian;
6. f.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, termasuk BLUD, Ketua dan Anggota Komisioner KPID dan Komisioner Komisi Informasi.
(2)PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) termasuk yang diperbantukan pada Lembaga Nonstruktural.
(3)PNS dan Calon PNS yang akan dibayarkan Tunjangan Hari Raya pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah yang masih aktif pada bulan April 2022.
(4)PNS dan Calon PNS yang akan dibayarkan Gaji Ketiga Belas pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah yang masih aktif pada bulan Juli 2022.
(5)PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April.
(2)Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni.
(3)Dalam hal penghasilan bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(4)Dalam hal penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas;
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, terdiri atas :
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan sebesar Penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

Pasal 7

(1)Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan :
1. a.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
2. b.Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 8

(1)Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.
(2)Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara yang pensiun TMT 1 April 2022, tidak dapat dibayarkan dengan mekanisme APBD.
(2)Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara yang pensiun TMT 1 Juni 2022, tidak dibayarkan dengan mekanisme APBD.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2022