DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERJALANAN DINAS. Terdiri dari 4 Pasal Perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. 13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
13. 14.Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) diubah sebagai berikut:
14. 1.Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf d diubah dan diantara huruf c dan d sisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c1 sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Perjalanan Dinas Biasa yang dilakukan untuk:

a.Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan dan pendamping;
b.Pimpinan dan anggota DPRD beserta ajudan dan pendamping diberikan paling lama 4 (empat) hari, apabila lokasi kunjungan di luar wilayah Provinsi NTB paling sedikit 2 (dua) tujuan;
c.Pimpinan dan anggota DPRD dalam hal masa reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari untuk daerah bercirikan kepulauan dan/atau memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau; c1. Pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Reses diberikan paling lama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
d.Pelaksana SPPD pada Sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling lama 4 (empat) hari dan untuk masing-masing kegiatan didampingi paling banyak 2 (dua) orang dan difasilitasi 1 (satu) orang;
e.Pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
f.Pelaksana SPPD dalam rangka menghadiri undangan resmi disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan; dan
g.melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
1. 2.Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1)huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau tempat penginapan lainnya.
(2)Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.
(3)Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur dan Ajudan Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan tarif hotel kelas standar.
(4)Bagi yang melebihi tarif standar, dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/ kegiatan yang sama lebih dari 1 (satu) orang dengan mencantumkan kedua nama pelaksana perjalanan dinas yang menginap pada bukti penginapan.
(5)Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana tarif yang ditetapkan; dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
  1. 3.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1)huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
(2)Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sudah termasuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(3)Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas untuk keperluan khusus ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, dapat diberikan tambahan biaya sewa kendaraan dan/atau sewa moda transportasi lainnya.

4.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf j diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
1. a.Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
2. b.Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
3. c.Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
4. d.Pimpinan DPRD terhadap SPT Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur;
6. f.Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Staf Ahli Gubernur dan Asisten di dalam negeri;
7. g.Asisten terhadap perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lingkup koordinasi dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam negeri setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah, kecuali untuk Sekretaris DPRD setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dan harus menyampaikan permakluman kepada Sekretaris Daerah;
8. h.Ketua KIP terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Komisioner KIP di dalam negeri;
9. i.Kepala Biro terhadap perjalanan dinas di dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di masing-masing Biro lingkup Sekretariat Daerah; dan
10. j.Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Non ASN di lingkup Sekretariat DPRD serta SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup Perangkat daerah/unit kerja adalah:
1. a.Kepala Perangkat daerah/unit kerja terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/Unit Kerja; dan
2. b.Kepala Badan Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas dalam negeri Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional serta Non ASN di lingkup masing-masing Perangkat daerah/unit kerja. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…