DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2018

Nomor: 42
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan pada Pasal 3 terkait Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib Lapor LHKPN, Pasal 6 terkait Penyampaian LHKPN, dan Pasal 11 terkait sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian/penyempurnaan dimaksud terkait dengan perubahan Penyelenggara Negara di lingkungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang wajib lapor LHKPN;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf l dan huruf i angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
1. a.Gubernur Nusa Tenggara Barat;
2. b.Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. c.Pejabat Eselon I;
4. d.Pejabat Eselon II;
5. e.Pejabat Eselon III;
6. f.Pejabat Eselon IV;
7. g.Kuasa Pengguna Anggaran;
8. h.Auditor Madya sampai dengan Auditor Utama;
9. i.Pejabat Pengelola Keuangan:
  1. 1.Pengguna Anggaran;
  2. 2.Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. 3.Bendahara Penerima; dan
  4. 4.dihapus
  5. 5.dihapus
  6. 6.dihapus
  7. 7.dihapus
10. j.Pejabat Pembuat Komitmen;
11. k.Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; dan
12. l.dihapus
13. m.Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE; dan
14. n.Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
(2)Kepala perangkat daerah menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN di lingkungan kerjanya masing- masing.
(3)Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara:

a.online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
b.dihapus
1. 3.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melaksanakan LHKPN dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
(2)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
1. a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan;
2. b.apabila sampai dengan peringatan ketiga Wajib Lapor LHKPN belum menyampaikan LHKPN maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat.
3. c.hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai rekomendasi pengenaan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  1. 4.Ketentuan Pasal 12 dihapus Pasal 12 dihapus Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Desember 2018 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 14 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 42 Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Biro Hukum H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H. NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…