DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hal yang diatur yaitu: 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 2. Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Pengembangan Olahraga Unggulan Strategis 4. Fasilitas Olahraga 5. Prasarana dan Sarana Olahraga 6. Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga 7. Insentif dan Pemberian Penghargaan Olahraga 8. Tim Penilai 9. Kerjasama dan Kemitraan 10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 10Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038); 2
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekandan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana dan Sarana Olahraga;
16.Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
17.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
18.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan; 3
19.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316, 2015);
20.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318,);
21.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1398 Tahun 2015 tentang Pedoman Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1712);
22.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
23.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
24.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAHNOMOR3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanGubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4
8.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.Perangkat Daerah adalah unsurpembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
10.Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi yang selanjutnya disingkat KONIadalah Komite Olahraga Nasional Indonesia ProvinsiNusa Tenggara Barat.
11.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12.Komite Paralimpik Nasional IndonesiaProvinsi (National Paralympic Commitee Of Indonesia Province) yang selanjutnya disingkat NPC adalah National Paralympic Comittee Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13.Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hokum.
14.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15.Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
16.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
17.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
19.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematikyang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
20.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat danpengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
21.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidangolahraga.
22.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
23.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang 5 meliputi pengolahraga, pembina olahragadan tenaga keolahragaan.
24.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
26.Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi.
27.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuklingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yangdigunakan untuk kegiatan olahraga.
29.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30.Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
31.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
32.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
33.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran,dan kegembiraan.
34.Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
35.Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
36.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaanolahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan. 6
37.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (pekan olahraga).
38.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (kejuaraan).
39.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmaterial.
40.Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
41.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
42.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
43.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
44.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
45.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesian nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industry yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
46.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan,kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badanhukum.
47.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dankuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yangtelah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, danmanfaat bagi kegiatan keolahragaan.
48.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsungdalam kegiatan olahraga.
49.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
50.Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
51.Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.pengelolaan keolahragaan;
3. c.penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga;
4. d.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
5. e.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
6. f.pendanaan keolahragaan;
7. g.pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
8. h.peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga;
9. i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
10. j.pembinaan dan pengembangan industrI olahraga;
11. k.penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
12. l.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
13. m.memberikan penghargaan;
14. n.pelaksanaan pengawasan; dan
15. o.evaluasi daerah terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada :
1. a.olahraga pendidikan;
2. b.olahraga rekreasi; dan
3. c.olahraga prestasi.
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
1. a.kemitraan;
2. b.kemudahan; dan
3. c.fasilitasi.
(5)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan :
1. a.pelaku industri olahraga;
2. b.induk organisasi cabang olahraga;
3. c.organisasi olahraga;
4. d.kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
5. e.badan usaha terkait lainnya.
(6)Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan 8
5. e.peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melibatkan komite olahraga dan induk cabang olahraga di daerah.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) dilakukan melalui perencanaan kebijakan pengembangan keolahragaan Daerah.
(3)Perencanaan Kebijakan Pengembangan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk Grand Design keolahraaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(4)Perencanaan dan penyususun anggaran olahraga berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
(5)Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
(6)Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan.
(7)Gubernur menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasiDinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan. 9
(4)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dibimbing oleh guru olahraga dan dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
(2)Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan termasuk prasarana dan sarana disabilitas sesuai dengan prioritas dan/atau kebutuhan.
(3)Setiapsatuan pendidikan melaksanakan kejuaraan olahraga termasuk disabilitas sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.
(4)Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 6

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan olahraga pendidikan sebagai bagiandari proses pendidikan, terkait dengan intra dan ekstra kurikuler olahraga, kompetisi antar satuan pendidikan, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang menangani keolahragaan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(2)Pelaksanaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.standar materi intra dan ekstra kurikuler;
2. b.standar sarana prasarana;
3. c.standar tenaga pembimbing;
4. d.pengaturan jadwal kegiatan;
5. e.evaluasi olahraga pendidikan;
6. f.pelaksanaan kompetisi olahraga antar satuan pendidikan, berupa syarat peserta, materi kompetisi, standar kompetensi tenaga, jenjang kompetisi, hadiah/penghargaan, standar layanan peserta;
7. g.standar materi latihan atlet;
8. h.standar tenaga pelatih;
9. i.pengaturan jadwal latihan; dan
10. j.evaluasi secara periodik, berjenjang dan berkesinambungan.
(3)Standar pelaksanaan kompetisi olahraga usia pelajar mencakup syarat peserta, materi kompetisi, standar kompetensi tenaga, jenjang kompetisi, hadiah/penghargaan, standar layanan peserta.
(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b bertujuan untuk :
1. a.mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial; dan
2. b.menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
1. a.olahraga kebugaran;
2. b.olahraga tradisional;
3. c.olahraga ekstrim dan petualang.

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota.
(2)Tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
2. b.pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
3. c.pengembangan, pelestarian, dan pemanfaaatkan olahraga rekreasi berbasis peningkatan partisipasi masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
4. d.pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
5. e.pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan prestasi dan kompetisi dilaksanakan olah Dinas Pemuda dan Olahraga.
(4)Dinas sebagaimana dimaskud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi :
1. a.pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggara perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
2. b.penyediaan prasarana dan sarana olahraga (termasuk disabilitas) yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
3. c.penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
4. d.pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi; dan
5. e.penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional. 11
(5)Pembinaan olahraga rekreasilintas Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi sedangkan pembinaan olahraga rekreasi tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan festival dan invitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e diatur sebagai berikut :
1. a.festival dan invitasi tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. b.festival dan invitasi antar/lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.
(2)Selain penyelenggaraan festival dan invitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan festival, invitasi, mapun kejuaraan terbuka tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.
(3)Penyelenggaraan pekan olahraga berupa festival dan invitasi tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota mengikuti mekanisme penunjukkan dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota atau usulan Rapat Kerja Daerah Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi.
(4)Penyelenggaran multi event berupa festival dan invitasi tingkat Nasional yang dilaksanakan di Provinsi mengikuti mekanisme penunjukkan dari Pemerintah berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional atau usulan Rapat Kerja Nasional Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) Nasional.

Pasal 10

(1)Ketentuan Teknis penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi diusulkan oleh Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI) secara berjenjang kepada Perangkat Daerah yang menangani keolahragaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan olahraga rekreasi diatur oleh Kepala Dinas.
(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 12
(3)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Dinas Pemuda dan Olahragadibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi melakukan fasilitasi melalui:
1. a.pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan dilingkungan olahraga prestasi;
2. b.penyediaan prasarana dan sarana olahraga (termasuk disabilitas) yang disesuaikan dengan kebutuhan induk cabang organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar intansi terkait;
3. c.pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
4. d.penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
5. e.penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
6. f.pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
7. g.pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga prestasi; dan
8. h.penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal :
1. a.penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
2. b.rekomendasi dan dispensasi terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.penghargaan;
5. e.dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
6. f.dukungan operasional kelembagaan komite olahraga nasional Indonesia provinsi.

Pasal 12

(1)Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/Kota dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas yang menangani keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
2. b.pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
3. c.pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan 13
4. d.penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
(4)Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan dan penghargaan.
(5)Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk :
1. a.penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
2. b.pelatihan, pendidikan dan penataran;
3. c.penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
4. d.peningkatan mutu organisasi.
(6)Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga.

Pasal 13

(1)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolaharagaan.
(2)Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…