DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2021

Nomor: 43
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan pada Pasal 3 terkait pembentukan tim koordinasi pengelolaan terdiri dari unsur: a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I; c. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan nomenklatur Balai Informasi Sumber Daya Air sudah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kehandalan dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi diperlukan pengaturan guna terciptanya sinergisitas antar institusi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5.Lembaga pemerintah adalah institusi atau lembaga yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
6.Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8.Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat Provinsi
9.Sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disebut SIH3 adalah kesatuan rangkaian komponen yang terdiri dari struktur kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi dan konten informasi yang dikelola secara teratur dan berkesinambungan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air bagi pemangku kepentingan dan pelayanan serta edukasi publik terkait sumber daya air.
10.Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting.
11.Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Provinsi adalah arahan atau Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
12.Koordinasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi adalah wahana koordinasi antara instansi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi hidrologi, hidrometeorolgi dan hidrogeologi.
13.Pengelolaan data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data.
14.Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
15.Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
16.Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai acuan bagi Unit Kerja Pemerintah di Daerah, Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai bidang tugas dan kewenangannya menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi terhadap kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi dalam wilayah kerjanya.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam Pengelolaan SIH3, dibentuk tim koordinasi Pengelolaan SIH3 dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I;
3. c.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
4. d.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Pelaksanaan koordinasi SIH3 dilakukan melalui kerjasama pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan Unit Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan SIH3 yang handal dan terpadu.

4.Pasal 10 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dihapus.
(2)Dewan Sumber Daya Air Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(3)Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembinaan pada tahun yang akan datang.

5.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 1 Desember 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 2 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT A. Latar Belakang Nusa Tenggara Barat memiliki 2 (dua) wilayah sungai yaitu wilayah sungai Lombok dan wilayah sungai Sumbawa. Kedua wilayah sungai tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan secara bergantian. Kondisi kering dan basah tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan air di atmosfer (hidrometeorologi), di permukaan bumi (hidrologi) dan di dalam bumi (hidrogeologi) yang mengikuti siklus hidrologi dan sangat dinamis. Dinamika perubahan kondisi air wajib diamati, dicatat, dihimpun, dan diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3), selanjutnya diarsipkan secara tertib dan sistematis serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial nasional. Database H3 adalah aset negara yang dapat menjadi sumber informasi bagi penyelenggara Negara dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air untuk tujuan mensejahterakan rakyat dan bangsa. Untuk itu, Data dan informasi H3 harus memiliki akurasi, kebenaran, kesinambungan dan ketepatan waktu penyampaian agar dapat menjadi parameter perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat guna mengeluarkan produk perencanaan dan keputusan yang tepat, efisien dan efektif. Oleh karena itu, pengelolaan data dan informasi H3 di Provinsi perlu ditetapkan dalam bentuk kebijakan Penguatan dan Pengembangan Pengelolaan SIH3 Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu kepada kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3 di tingkat Nasional. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (H3) sesuasi dengan kewenangan masing- masing. Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengelolaan data dan informasi H3 dapat:
1.Meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatsan waktu penyampaian data dan informasi H3;
2.Menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3;
3.Menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada di berbagai instansi/Perangkat Daerah pengelola; dan
4.Menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai. B. Kebijakan Pengelolaan SIH3 Kebijakan pengelolaan SIH3 Provinsi disusun berdasarkan visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi yang terkait Pengelolaan sumber daya air antara lain:
1.Misi Pertama : Melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan serta Konektivitas Wilayah.
2.Misi Keempat : Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan. Misi diatas dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang perlu didukung Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data Informasi Sumber Daya Air dengan berpedoman pada asas pengelolaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu:
1.Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
2.Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
3.Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
4.Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
5.Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
6.Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas system informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan:

a.Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
b.Pengelolaan yang terintegrasi;
c.Pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi;
d.Pengaturan akses data
e.Pengaturan alur data; dan
f.Pengaturan pemanfaatan data. Kebijakan Pengelolaan SIH3 Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:
1. 1.Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3, terdiri atas: a) Peningkatan koordinasi antarlembaga melalui :

(1)Koordinasi dan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria pengelolaan data dan informasi H3;
(2)Peningkatan sinergi pengelolaan data dan informasi H3 antar lembaga;
(3)Penetapan penanggung jawab pengelolaan sistem informasi H3; dan
(4)Pemberdayaan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi clearing house, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan tingkat provinsi. b) Penetapan indikator kinerja pengelolaan data dan/atau informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi; c) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi dalam pengelolaan data dan informasi H3; d) Penetapan kewenangan lembaga pengelola Sistem Informasi H3 oleh kebijakan unit kerja pemerintah di Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah terkait Provinsi yang mencakup: 1) Kalibrasi peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data pada lembaga-lembaga yang memiliki peralatan dan standar ISO (International Organization for Standardization); dan 2) Sertifikasi lembaga pengelola Sistem Informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima dan memenuhi standar ISO.

2.Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3, terdiri atas : a) Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan; b) Provinsi mendorong Pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota setelah kebijakan pengelolaan SIH3 pada Tingkat Nasional dan Provinsi ditetapkan; c) Penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pengelolaan data dan informasi H3 di Tingkat Provinsi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; d) Peninjauan ulang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada di tingkat Provinsi untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3; e) Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3; f) Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, validasi dan evaluasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3; g) Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi; h) Penetapan media layanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi. i) Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3; dan j) Peningkatan peruntukan dan perlindungan data dan informasi H3.
3.Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pengeloaan data dan informasi H3, terdiri atas: a) Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. b) Peningkatan pemanfatan ilmu pengetahuan dan teknologi didukung melalui pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri serta penyajian informasi terkini;
4.Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air;
5.Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri dari: a) Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3. b) Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3; dan c) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengematan data melalui pola kerja sama dan pendampingan. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. ZULKIEFLIMANSYAH

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…