DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019

Nomor: 44
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mempertegas acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam pencapaian misi pembangunan, merencanakan, melaksanakan, dan monitoring dan evaluasi program strategis dan Program unggulan, program/kegiatan urusan dan Program/kegiatan rutin untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang mengarah kepada pencapaiann visi dan misi serta tujuan pembangunan Kepala Daerah;
c.bahwa untuk menjamin sinergitas seluruh perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dipandang perlu ada panduan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kegiatan strategis dan unggulan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS DAN UNGGULAN DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia.
12.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
15.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 4
17.Program Pembangunan Daerah adalah program/kegiatan strategis Daerah, program/kegiatan unggulan daerah maupun program kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
18.Program/kegiatan strategis adalah program/kegiatan yang bersifat kolaborasi dan menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi, Kab/Kota dan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan peningkatan daya saing daerah.
19.Program/kegiatan unggulan daerah adalah program/kegiatan yang bersifat absolutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan daerah.
20.Program/kegiatan pelaksanaan urusan adalah program/kegiatan yang bersifat oprasional/disesuaikan dalam penyelenggaraan urusan sesuai dengan kebutuhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah.
21.Program/kegiatan rutin adalah program/kegiatan yang bersifat mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program/kegiatan strategis, unggulan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU)
22.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai (outcome) suatu program.
23.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
24.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pencapaian misi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah; 5
2. b.NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. c.NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. d.NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. e.NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; dan
6. f.NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.
  1. 2.Program strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
7. a.Pariwisata andalan dan strategis;
8. b.Industrialisasi;
9. c.Pengembangan daya saing SDM;
10. d.NTB ramah investasi;
11. e.Pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah NTB; dan
12. f.NTB bersih dan berkelanjutan.
  1. 3.Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
13. a.Gemilang Infrastruktur dan Tangguh Bencana, terdiri dari:
  1. 1.Percepatan Jalan Mantap;
  2. 2.SPAM Regional;
  3. 3.SI-AGA;
  4. 4.Irigasi Cukup;
  5. 5.Desa Tangguh Bencana dan Kampung;
  6. 6.Nusa Terang Benderang;
  7. 7.NTB Terkoneksi; dan
  8. 8.Sekolah Siaga Bencana.
14. b.Gemilang Birokrasi, terdiri dari:
  1. 1.eNTeBe Plan;
  2. 2.SAKIP LEVEL A;
  3. 3.E-Samsat;
  4. 4.NTB Care;
  5. 5.Research Based Policy;
  6. 6.Samsat Delivery;
  7. 7.NTB SDGs Centre;
  8. 8.NTB Satu Data, NTB Satu Peta; dan
  9. 9.NTB WTP.
15. c.Gemilang Pendidikan dan Kesehatan, terdiri dari:
  1. 1.Cendekia;
  2. 2.Literasi Digital;
  3. 3.Rumah Bahasa;
  4. 4.Revitalisasi Posyandu;
  5. 5.NTB Juara;
  6. 6.Air Bersih Untuk Semua; 6
  7. 7.Jamban Keluarga;
  8. 8.Re-engineering SMK;
  9. 9.Generasi Emas NTB; dan
  10. 10.Rumah Layak Huni.
16. d.Gemilang Lingkungan, terdiri dari:
  1. 1.Tata Ruang Berkelanjutan;
  2. 2.NTB Hijau;
  3. 3.NTB Zero Waste;
  4. 4.Geopark Dunia;
  5. 5.Bank Sampah; dan
  6. 6.Taman Asri.
17. e.Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian Dan Industri, terdiri dari:
  1. 1.Melawan kemiskinan dari desa;
  2. 2.HHBK Unggul;
  3. 3.E-Commerce;
  4. 4.Bumdes Maju;
  5. 5.Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif;
  6. 6.Koperasi Aktif;
  7. 7.Keluarga Sasambo Gemilang;
  8. 8.NTB ramah investasi;
  9. 9.UMKM Bersaing;
  10. 10.99 Desa Wisata;
  11. 11.Perda Produk Lokal;
  12. 12.Rumah Kemasan;
  13. 13.Pertanian Lestari;
  14. 14.Kampung Unggas;
  15. 15.Revitalisasi BLK;
  16. 16.Apartemen Ikan;
  17. 17.KRPL; dan
  18. 18.Industrialisasi Produk Pertanian.
18. f.Gemilang Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
  1. 1.Islamic Centre Pusat Peradaban;
  2. 2.Kampung Madani;
  3. 3.Desa Bersinar;
  4. 4.Kampung Media;
  5. 5.Bale Mediasi;
  6. 6.Kota Layak Anak;
  7. 7.Sekolah Perjumpaan;
  8. 8.Ramah Difable; dan
  9. 9.PAUD Holistik Integratif.
(4)Program/Kegiatan pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Urusan wajib pelayanan dasar;
2. b.Urusan wajib non pelayanan dasar;
3. c.Urusan pilihan; dan
4. d.Urusan pemerintahan fungsi penunjang.
(5)Program/Kegiatan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1.Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 7
3.peningkatan disiplin aparatur;
4.peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5.peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; dan
6.peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk:

a.mengarahkan kinerja utama Pemerintah Daerah menuju pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
b.mengarahkan program dan kegiatan Perangkat Daerah menuju pencapaian Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
c.memproleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama, Program Strategis, Program Unggulan program/kegiatan pelaksanaan urusan dan program/kegiatan rutin Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi digunakan oleh Perangkat Daerah untuk :

a.perencanaan strategis jangka menengah;
b.perencanaan kerja tahunan;
c.penyusunan perjanjian kinerja;
d.pengukuran kinerja;
e.pelaporan kinerja;
f.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

(1)Perencanaan strategis jangka menengah dan perencanan kerja tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perjanjian kinerja dilaksanakan dengan menyusun dokumen yang berisikan penugasan pemberi amanah kepada Kepala Perangkat daerah sebagai penerima amanah, pejabat struktural kepada pejabat struktural dibawahnya dan pejabat struktural kepada staf dibawah kendalinya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
(3)Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan indikator-indikator yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran.
(4)Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang 8 ditetapkan, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis untuk setiap sasaran strategis atau hasil program /kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
(5)Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan penilaian terhadap setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.
(6)Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan kegiatan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g diselenggarakan melalui :
1. a.penyusunan standar harga;
2. b.pembinaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
3. c.monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
4. d.menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi; dan
5. e.penyusunan laporan triwulanan, semester dan tahunan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
(2)Penetapan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan program unggulan, program strategis, program pelasanaan urusan dan program rutin sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Perangkat daerah menyusun peta jalan/road map pelaksanaan program unggulan dan program strategis untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah menuju terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah.
(2)Program/kegiatan yang terdapat dalam peta jalan/road map menjadi acuan perencanaan kerja tahunan.
(3)Perencanaan kerja tahunan perangkat daerah menjadi acuan penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Pasal 10

(1)Perencanaan strategis jangka menengah, perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Organisasi.
(2)Penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dengan melibatkan Bappeda dan Inspektorat.
(3)Evaluasi kinerja instansi pemerintah dan pemantauan/ pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan melibatkan Bappeda dan Biro Organisasi.
(4)Pemantauan dan pengendalian kinerja diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dengan melibatkan Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi. 9

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…