DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2021

Nomor: 44
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah ketentuan pasal 7 Pergup Nomor 44 Tahun 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
14.Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
(2)Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perjalanan dinas yang terkait kegiatan pelayanan masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja yang pelaksanaannya harus memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas seperti tenaga penyuluh dan pengawas sekolah.
(3)Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
(4)Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/Kota kedudukan Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah daerah penyelenggara di dalam Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
1. a.biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. b.uang saku peserta; dan
3. c.uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber. yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaksana perjalanan dinas; dan
4. d.biaya paket meeting (Halfday/Fullday/Fullboard/Residence).
(5)Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota pada Pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar Kabupaten/Kota Pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah daerah peserta yang meliputi:
1. a.biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. b.uang saku peserta;
3. c.uang harian dan/atau biaya penginapan dapat diberikan bagi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan pelaksana perjalanan dinas; dan
4. d.biaya paket meeting (Halfday/Fullday/Fullboard/Residence). Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 Desember 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 8 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…