DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2019

Nomor: 46
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dianggarkan setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. (2) Alokasi dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan pagu dana sebesar Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). (3) Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebagai berikut: a. tahun 2020 sebesar: Rp. 248.262.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); b. tahun 2021 sebesar: Rp. 301.400.000.000,- (tiga ratus satu milyar empat ratus juta rupiah); dan c. tahun 2022 sebesar: Rp.200.337.500.000,- (dua ratus milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (4) Pengalokasian dana dan ruas jalan dan jembatan yang dibiayai dalam program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.Konsultan Supervisi adalah penyedia jasa yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
8.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9.Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
10.Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
11.Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu pertahun.
12.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang mengadakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/jasa lainnya.

BAB II

PENGALOKASIAN DANADAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dianggarkan setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
(2)Alokasi dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan pagu dana sebesar Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).
(3)Pengalokasian dana Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebagai berikut:
1. a.tahun 2020 sebesar: Rp. 248.262.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.tahun 2021 sebesar: Rp. 301.400.000.000,- (tiga ratus satu milyar empat ratus juta rupiah); dan
3. c.tahun 2022 sebesar: Rp.200.337.500.000,- (dua ratus milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Pengalokasian dana dan ruas jalan dan jembatan yang dibiayai dalam program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa pemenang tender.
(2)Masa Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) bulan.
(3)Masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.
(4)Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja.

BAB III

KONTRAK KERJA

Pasal 4

(1)Kontrak Pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah dalam bentuk Kontrak Tahun Jamak dan Kontrak Tahun Tunggal.
(2)Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali selama 3 (tiga) tahun anggaran.
(3)Kontrak Tahun Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun selama periode Kontrak Tahun Jamak.
(4)Kontrak untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

(1)Pembayaran pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak tahun jamak dan tahun tunggal.
(2)Pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2021.

Pasal 6

Masa pemeliharaan dimulai sejak tanggal disetujuinya serah terima pertama pekerjaan dan/atau sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ruas jalan Provinsi.
(2)Pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi.
(3)Pengawasan oleh Konsultan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama masa pelaksanaan fisik pekerjaan dan/atau sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
(4)Konsultan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kontrak tahun jamak.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan, maka dana dimaksud dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya selama periode waktu Kontrak Tahun Jamak berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 4 Desember 2019 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 4 Desember 2019 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. I S W A N D I BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Pasal 10

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…