DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 26, Penambahan Pasal 26A, Pasal 37, dan Pasal 48.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan dimaksud agar terwujudnyatertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita DaerahProvinsi Nusa Tenggara Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

2.Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (5) huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3a)Pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemenuhan target pencapaian sasaran program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah dalam RPJMD.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(5)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecualikepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(6)Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4
(7)Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Gubernur.
(8)Pengalokasian anggaran belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar satuan harga daerah yang sudah ditetapkan.

3.Ketentuan Pasal 5ayat (5) huruf c dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
1. a.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerahterkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan 5 hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusanhukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepalaperangkat daerah terkait.
(8)Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
1. a.organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
2. b.organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
3. c.organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
4. d.Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6ayat (2) huruf bdan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)sampai dengan ayat (4) dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas; 6
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
3. c.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
4. d.memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri, pengesahan dan/atau penetapan dari Instansi Vertikal.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga)tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  1. 5.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari:
1. a.Bantuan sosial yang direncanakan; dan
2. b.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(2a)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
(2b)Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
(3)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan 7 untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(4)Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu)Pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Bantuan social atas usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2a) berupa uang.
(2)Usulan Kepala Perangkat Daerah dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada TAPD.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya berisi tentang nama-nama calon penerima dan besaran uang yang akan diberikan yang dikaitkan dengan kajian resiko sosial yang terjadi.

7.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Persyaratan pencairan pemberian bantuan social kepada anggota masyarakat sebagai berikut:
1. a.surat permohonan bantuan oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
2. b.usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
3. c.copy KTP penerima bantuan sosial;
4. d.kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan social berupa uang;
5. e.berita acara serah terima barang;
6. f.berita acara pembayaran;
7. g.Pakta integritas; dan
8. h.Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai vahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 8
(2)Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.surat permohonan bantuan oleh calon penerima bantuan sosial mengetahui Desa/Kelurahan;
2. b.usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
3. c.susunan kepengurusan mengetahui kepala desa/lurah;
4. d.copy KTP Ketua dan/atau penerima bantuan sosial;
5. e.kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk bantuan sosial berupa uang;
6. f.berita acara serah terima barang;
7. g.berita acara pembayaran;
8. h.pakta integritas;dan
9. i.surat pernyataan Kepala perangkat daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan Gubernur ini.
  1. 8.Ketentuan Pasal 48 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang ada dinyatakan tidak berlaku.
b.Hibah dan bantuan social Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
c.istilah RKA SKPD dan DPA SKPD dibaca dan dimaknai sebagai RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah.
d.Ketentuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran belanja hibah dan bantuan social sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2018. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 9 Ditetapkan di Mataram pada tanggal 17 Desember 2018 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd. H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 17 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…