DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2024

Nomor: 48
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perubahan terkait Pasal 1 tentang Definisi, Pasal 3 terkait Penerimaan keuntungan bersih, Pasal 6 terkait surat pemberitahuan kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi, Pasal 8 terkait Surat Ketetapan Kurang Bayar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka tertib administrasi Pembagian keuntungan bersih pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
10.Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 94) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur atau Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11.Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
12.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
15.Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
16.Hari adalah Hari Kerja.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dicatat dalam akun pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batubara.
(2)Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan proyeksi pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada pemegang IUPK berdasarkan hasil penghitungan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi, ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
(4)Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
(6)Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban.
(7)Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
(8)Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
  1. 1.Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya;
  2. 2.tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
2. b.Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
  1. 1.Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;
  2. 2.Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.
(9)Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(10)Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran Keuntungan Bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah.
(11)Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan Salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.
(12)Pemerintah Daerah melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
(13)Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.
(2)Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim.
(3)Kepala Badan menyampaikan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
(4)Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 16 Desember 2024 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd HASSANUDIN Diundangkan di Mataram pada tanggal 16 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…