DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2021

Nomor: 50
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan pada Pasal 3 terkait Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan dengan Klasifikasi A dan Pasal 6 terkait susunan organisasi Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, Organisasi Taman Budaya, dan Organisasi Museum Negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud sehubungan dengan beralihnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Sains Technologi and Industrial Park menjadi bagian dari Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
8.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a.Nomor 45 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 46);
b.Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 30);
c.Nomor 50 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 50);
d.Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 16);
e.Nomor 44 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 44);
f.Nomor 84 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 84);
g.Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 9);
h.Nomor 20 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 20); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 1 huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

a.UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan; b) Taman Budaya; c) Museum Negeri; d) Dihapus;
2. 2.Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis; b) Balai Pelatihan Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pengujian Material Kontruksi; b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok; c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa; d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;
4. 4.Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”; b) Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”; c) Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”; d) Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”; e) Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”; f) Panti Sosial Bina Karya “Madani”; g) Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; h) Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB; b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok; c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Laboratorium Lingkungan; b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA; c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu; d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo; f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada; g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang; h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang; i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh; k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh; l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat; n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura; o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas; p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi; q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB;
8. 8.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
9. 9.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok; b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong; c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram; d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar;
10. 10.Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian; b) Balai Benih Induk Pertanian; c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian; d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan; e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; f) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan; g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram; h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
11. 11.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Inseminasi Buatan; b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner; c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia; d) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading;
12. 12.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; b) Pelayanan Perbendaharaan;
13. 13.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram; b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung; c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung; d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya; e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong; f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar; g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang; h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu; i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima;
14. 14.Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) dihapus; b) Balai Kemasan Produk Daerah;
15. 15.Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah; Pengelola Destinasi Wisata Unggulan;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah: Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. 17.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.
18. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Media Pembelajaran;
4. d.Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Pendidikan;
5. e.Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelestarian Seni Budaya;
4. d.Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya;
5. e.Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Museum Negeri, terdiri dari:
1. a.Kepala
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengkajian dan Perawatan;
4. d.Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi;
5. e.Jabatan Fungsional.
(4)Dihapus.
(5)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Lampiran Ia4 dan Lampiran IIa4 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 31 Desember 2021 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…