DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2018

Nomor: 53
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 angka 2 huruf b) diubah, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), Lampiran Ib2 dan Lampiran IIb2 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksud dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terkait kedudukan Rumah Sakit Mata sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
10.Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN- BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas- Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 angka 2 huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; b) Taman Budaya; c) Museum Negeri; d) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima; e) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu; f) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa; g) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat; h) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur; i) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah; j) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram; dan k) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara.
2. 2.Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi; b) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat; c) Balai Pelatihan Kesehatan; dan d) Akademi Perawat Kesehatan.
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pengujian Material Kontruksi; b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok; c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa; d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok; e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; dan f) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah;
4. 4.Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”; b) Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”; c) Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”; d) Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”; e) Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah”; f) Balai Sosial Bina Karya “Madani”; g) Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; dan h) Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. 5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Latihan Kerja; b) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; c) Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi; d) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok; dan e) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Sertifikasi Mutu Pangan.
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Laboratorium Lingkungan; b) Balai Taman Hutan Raya Nuraksa; c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura; d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brangrea; f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh; g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh; h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang; i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Suromandi; l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada; dan m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa.
8. 8.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi.
9. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
10. 10.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aik Mel; b) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong; c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram; d) Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya; e) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok; f) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong; g) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu; h) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa; i) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok; dan j) Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar.
11. 11.Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian; b) Balai Benih Induk Pertanian; c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian; d) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan; e) Balai Benih Tanaman Perkebunan; f) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram; h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima; dan i) Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
12. 12.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Inseminasi Buatan; b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner; c) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading; dan d) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia.
13. 13.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sumbawa.
14. 14.Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah.
15. 15.Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Kemasan Produk Daerah.
b.Badan-Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi; dan b) Sekretariat KORPRI Provinsi.
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan b) Unit Pengelola Islamic Center.
3. 3.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram; b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung; c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung; d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya; e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong; f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar; g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang; h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu; i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
4. 2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD atau nama lain.
(2)UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB.
(3)Kepala UPTD atau nama lain berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
4. d.Seksi Pengujian dan Kalibrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penunjang dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
4. d.Seksi Pelayanan Medis; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kajian Mutu Pelatihan;
4. d.Seksi Penyelenggara Pelatihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan Organisasi Akademi Perawat Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kemahasiswaan;
4. d.Seksi Akademik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan dimuat dalam Lampiran IIb merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kepala UPTD dan Kepala UPTB Daerah Provinsi kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
(1a)Direktur Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat pada Dinas Kesehatan diangkat dari Pejabat Fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi UPTD dan UPTB Daerah Provinsi kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
(3)Kepala UPTD SMK-PP pada Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan.
(4)Kepala Sub Bagian pada UPTD SMK-PP merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

5.Lampiran Ib2 dan Lampiran IIb2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 15 Desember 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 15 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd. H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016