DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 59 Tahun 2023

Nomor: 59
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2043. Pergub ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, badan usaha, masyarakat dan institusi/lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20216 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
7.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 185); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
10.Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memuat skenario Rencana Pembangunan dan Pengembangan pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2

RP3KP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, badan usaha, masyarakat dan institusi/lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Tujuan RP3KP adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
c.menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)RP3KP disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II KAJIAN KEBIJAKAN BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB V DATA ANALISA PKP BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

Pasal 5

RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau dalam hal:

a.terdapat perubahan peraturan daerah tentang RTRW; atau
b.terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terarah, terkoordinasi, dan terpadu Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RP3KP Kabupaten/Kota.
(2)Penyusunan RP3KP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RP3KP dilaksanakan oleh Pokja PKP.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.koordinasi dan sinkronisasi;
2. b.pemberian fasilitasi;
3. c.sosialisasi;
4. d.bimbingan teknis; dan
5. e.bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.supervisi;
2. b.monitoring; dan
3. c.evaluasi
(5)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 9 Agustus 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. ZULKIEFLIMANSYAH Diundangkan di Mataram pada tanggal 9 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. LALU GITA ARIADI BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…