DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan terkait Pakaian Dinas PNS, Izin yang dapat diberikan kepada PNS, dan mekanisme pemberian sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian dimaksud karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan juga terkait dengan mekanisme pengenaan sanksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pakaian Dinas PNS terdiri dari:
1. a.Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
  1. 1.PDH Warna khaki;
  2. 2.PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
  3. 3.PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
2. b.Pakaian Sipil Harian (PSH);
3. c.Pakaian Sipil Resmi (PSR);
4. d.Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
5. e.Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
6. f.Pakaian Seragam KORPRI; dan
7. g.Pakaian LINMAS.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
(3)Jadwal penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
(4)Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diperuntukkan dan dipakai oleh PNS yang bertugas di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

2.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada:
1. a.acara resmi tertentu diluar hari kerja;
2. b.kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau
3. c.sesuai dengan ketentuan acara.
(2)Model Pakaian Dinas PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)PDH Khas Daerah adalah Pakaian Imtaq bernuansa putih bagi yang muslim dan bagi non muslim dapat menyesuaikan, digunakan pada hari Jum’at sebagai perwujudan kearifan lokal Nusa Tenggara Barat sesuai Visi Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.

3.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Atribut pakaian dinas PNS meliputi:
1. a.Papan nama (name tag);
2. b.Lencana KORPRI;
3. c.Lambang Daerah;
4. d.Nama Pemerintah Provinsi; dan
5. e.Tanda pengenal (ID card).
(2)dihapus.
(3)Bentuk, ukuran, warna dan tempat pemasangan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Izin yang dapat diberikan kepada PNS meliputi:
1. a.izin terlambat masuk kantor;
2. b.izin pulang sebelum waktunya;
3. c.izin keluar kantor karena ada kepentingan lain;dan
4. d.izin tidak masuk kantor dibuktikan dengan surat.
(2)Apabila atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka izin diberikan oleh salah satu pejabat di lingkungan unit kerja.
(3)Apabila ada kepentingan yang sangat mendesak surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara lisan kepada atasannya dan/atau pejabat di lingkunngan unit kerjanya..
(4)Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
(2)Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
(3)Selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan juga sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan indikator dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Setiap pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala BKD dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6.Lampiran I, II dan III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 26 Pebruari 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, ttd H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal 26 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, ttd H. MUHAMMAD NUR BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. RUSMAN NIP. 19620820 198503 1 010

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…